Bengkulu – Total pagu Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu mencapai Rp7,69 triliun. Hingga 15 Januari 2026 pukul 12.00 WIB, realisasi penyaluran dana tersebut tercatat sebesar Rp686,22 miliar atau 8,92 persen.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, mengatakan besarnya alokasi TKD tersebut menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan pelayanan publik di awal tahun anggaran.
“Total pagu TKD sebesar Rp7,69 triliun ini merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Irfan.
Ia menjelaskan, dari total pagu tersebut, Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan pagu Rp5,98 triliun. Hingga pertengahan Januari 2026, realisasi DAU telah mencapai Rp498,62 miliar atau 8,33 persen. Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pagu Rp116,86 miliar dengan realisasi Rp11,54 miliar atau 9,88 persen.
Realisasi signifikan juga terlihat pada Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Dari total pagu Rp458,82 miliar, telah disalurkan sebesar Rp176,05 miliar atau 38,37 persen. Dana ini digunakan untuk mendukung operasional satuan pendidikan agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal.
Adapun beberapa komponen TKD lainnya, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan pagu Rp33,32 miliar, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas sebesar Rp96,47 miliar, serta DAK Non Fisik Lainnya dengan pagu Rp1,00 triliun, hingga saat ini masih belum mencatatkan realisasi.
Menurut Irfan, belum terealisasinya dana-dana tersebut disebabkan oleh adanya tahapan administratif dan pemenuhan persyaratan penyaluran oleh pemerintah daerah.
“Penyaluran DAK Fisik dan sebagian dana non fisik memang menunggu kesiapan dokumen dan kontrak dari pemerintah daerah. Kanwil DJPb Bengkulu terus mendorong percepatan pemenuhan syarat salur agar penyaluran dapat segera dilakukan,” jelasnya.
Sementara itu, data penyaluran Dana Desa dan Insentif Fiskal masih belum tersedia dan akan disampaikan setelah seluruh proses penetapan dan verifikasi selesai.
Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyaluran TKD agar berjalan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran demi mendukung pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu.
