Jakarta – Komite Pemilih Indonesia (TePI Indonesia) menyatakan keprihatinan mendalam dan menolak keras wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD.

Wacana yang didukung Presiden Prabowo Subianto ini disebut dilatarbelakangi alasan efisiensi biaya, maraknya politik uang, serta upaya menghindari polarisasi. Namun, TePI menilai langkah ini justru bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/2024 yang menegaskan Pilkada harus tetap dipilih langsung oleh rakyat.

Menurut TePI Indonesia, mengembalikan Pilkada ke DPRD adalah kemunduran serius dalam demokrasi. Alasan efisiensi dinilai menyesatkan, karena justru membuka peluang politik transaksional secara tertutup di tingkat elite.

Suara rakyat akan tergantikan oleh kesepakatan antar elit partai, dan setiap kursi DPRD berpotensi menjadi komoditas mahal yang sulit diawasi. “Ini bukan soal teknis pemilihan, tapi soal kedaulatan rakyat,” tegas Jeirry Sumampow, Koordinator TePI Indonesia.

Lebih jauh, TePI menilai kepala daerah yang dipilih DPRD akan lebih loyal kepada partai dan anggota dewan ketimbang kepada rakyat. Konsekuensinya, akuntabilitas publik melemah dan partisipasi politik masyarakat akan tergerus. Rakyat kehilangan mekanisme untuk memberi apresiasi atau sanksi kepada pemimpinnya melalui pemilu. Ini berisiko memicu apatisme politik dan memperkuat cengkeraman oligarki dalam pengambilan keputusan.

Baca Juga:  DPD Golkar Bengkulu Gelar Tasyakuran Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

TePI Indonesia menilai wacana ini tidak hanya bertentangan dengan semangat reformasi, tetapi juga berpotensi menabrak putusan hukum tertinggi. “Kami menyerukan seluruh elemen masyarakat sipil, akademisi, dan partai politik yang masih menjunjung demokrasi untuk bersatu menolak rencana ini,” ujar Jeirry. Demokrasi, menurutnya, bukan sekadar soal efisiensi, melainkan tentang representasi, transparansi, dan keterlibatan rakyat.