Sri Astuti Sebut Ada Indikasi Mafia Pendidikan di Bengkulu

20

Bengkulu – Polemik terkait puluhan siswa SMA Negeri 5 Kota Bengkulu yang tiba-tiba diberhentikan secara sepihak terus menuai sorotan. Sebanyak 72 siswa diketahui tidak terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga keberadaan mereka di sekolah tersebut dianggap tidak sah.

Kasus ini menimbulkan keresahan mendalam bagi orang tua siswa, sekaligus membuka dugaan adanya praktik tidak transparan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Sri Astuti, menyebut adanya indikasi praktik mafia dalam dunia pendidikan di Provinsi Bengkulu.

“Ya jelaslah ada indikasi mafia pendidikan. Karena ini terkait dapodik, dan sistem itu tidak bisa dimanipulasi sembarangan. Tidak bisa menambah rombel (rombongan belajar) seenaknya, karena sudah ada aturan dan batas waktu yang ditentukan Dinas Pendidikan. Tetapi faktanya, ada siswa yang diterima di luar ketentuan,” ungkap Sri Astuti.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya berdampak pada administrasi, tetapi juga menyangkut psikologis siswa. “Anak-anak sudah merasa nyaman bersekolah, tiba-tiba diberhentikan. Ini menyangkut hak mereka untuk mendapat pendidikan yang layak. Itu yang paling penting,” tambahnya.

Baca Juga:  Walikota Bengkulu Gagas Ujian Serentak, Jadi Pilot Project Nasional

Sebagai langkah cepat, Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu telah membuka posko aduan untuk memetakan ketersediaan sekolah SMA dan SMK yang masih memiliki kursi kosong. Siswa terdampak akan diarahkan ke sekolah terdekat sesuai domisili mereka.

Sri Astuti juga meminta agar pemerintah provinsi melalui Gubernur Bengkulu bersikap tegas terhadap oknum yang terlibat.

“Bila perlu ada sanksi. Kita akan merekomendasikan kepada Gubernur agar memberikan tindakan tegas melalui BKD. Jangan sampai kasus seperti ini terulang kembali,” tegasnya.

Kasus 72 siswa SMAN 5 Bengkulu ini kini menjadi sorotan publik karena menyangkut hak anak untuk memperoleh pendidikan. Banyak pihak mendesak agar pemerintah bergerak cepat, tidak hanya menyelamatkan siswa yang terdampak, tetapi juga membenahi sistem agar lebih transparan dan akuntabel.

\ Get the latest news /