Jakarta – Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI mengadakan rapat kerja bersama Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025. Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis yang tengah memengaruhi kawasan Asia Tenggara, termasuk dinamika internal ASEAN serta peran daerah dalam menjawab tantangan tersebut.
Senator Apt Destita Khairilisani, S.Farm., MSM, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan bahwa peran DPD RI sangat penting dalam menyuarakan dampak langsung isu kawasan terhadap daerah. Misalnya saja isu seperti krisis di Myanmar dan pengungsi Rohingya hingga maraknya penipuan daring.
“Hal ini harus menjadi perhatian bersama karena memiliki implikasi langsung terhadap keamanan sosial dan ekonomi di daerah,” ujar Senator Destita.
BKSP mencermati paparan dari Dirjen Kerja Sama ASEAN terkait interaksi yang meningkat di subkawasan seperti IMT-GT, BIMP-EAGA, dan Greater Mekong Subregion. Senator Destita menekankan perlunya penguatan konektivitas daerah melalui kerja sama lintas batas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Terkait kerja sama antar parlemen, BKSP mencatat pentingnya pengembangan dialog antara DPD RI dengan senat-senat negara ASEAN yang menganut sistem bikameral seperti Thailand, Malaysia, Filipina, dan Kamboja.
“Interaksi antar-senat akan memperkuat fondasi kerja sama regional yang lebih inklusif dan berimbang, khususnya dalam isu-isu yang bersifat lokal namun berdampak lintas negara,” kata Ketua Srikandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya Provinsi Bengkulu itu.
Dalam diskusi mengenai MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), BKSP dan Kemenlu sepakat bahwa pendekatan ASEAN yang fleksibel lebih sesuai dibandingkan dengan integrasi ketat ala Uni Eropa. Hal ini dinilai memungkinkan tiap negara anggota untuk tetap fokus pada pembangunan dalam negeri dengan tetap menjalin kerja sama ekonomi.
Senator Destita juga menyoroti pentingnya memperluas kerja sama non-negara, termasuk dengan sektor swasta dan pegiat HAM. Ia mendukung pengembangan inisiatif seperti smart village sebagai model pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat di kawasan ASEAN.
“Semua kerja sama ini harus bermuara pada satu hal, penguatan kapasitas daerah sebagai garda terdepan dalam menjawab tantangan global dan regional,” tutup Senator Destita.
Sementara itu, Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman sepakat mendorong pembentukan Forum Senat ASEAN sebagai upaya strategis untuk memperkuat peran daerah dalam diplomasi kawasan. Inisiatif ini dinilai krusial dalam menjaga stabilitas geopolitik, memperluas kerja sama ekonomi, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin alami di ASEAN.
“Forum ini akan menjadi wadah bagi senator dari negara-negara dengan sistem bikameral di Asia Tenggara untuk berdialog dan berkoordinasi, memperkuat keterlibatan daerah dalam membentuk arah kebijakan ASEAN ke depan,” ucap Ketua BKSP.
BKSP menaruh perhatian besar kepada upaya-upaya integrasi ASEAN yang semakin dalam, baik melalui pilar politik-keamanan, pilar ekonomi, maupun pilar sosial-budaya. Termasuk isu-isu seperti integrasi ekonomi, konektivitas fisik dan digital, ketahanan pangan, perubahan iklim, dan pengembangan sumber daya manusia memiliki dimensi daerah yang kuat.
“Menurut kami, pengarusutamaan pendekatan inklusif dalam kerja sama ASEAN sangat relevan sehingga tidak ada daerah tertinggal dalam proses integrasi regional tersebut,” demikian Gusti.
＼ Get the latest news ／
