
Bengkulu Selatan — Anggota DPD RI daerah pemilihan Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M kembali melaksanakan kegiatan reses dengan menyambangi masyarakat Desa Simpang 3 Rukis, Kecamatan Kota Manna pada Senin (21/7/2025). Kegiatan yang berlangsung di kediaman warga bernama Eka tersebut menjadi forum penting untuk menjaring langsung keluhan dan aspirasi masyarakat.
Dalam pertemuan yang dimulai pukul 13.30 WIB itu, sejumlah persoalan krusial disampaikan warga, terutama menyangkut sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan ketepatan data sosial dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Masyarakat mengeluhkan bahwa sistem zonasi PPDB saat ini masih dirasa tidak adil. Ditemukan kasus siswa berprestasi dengan nilai tinggi gagal diterima di sekolah negeri karena lokasi rumah sedikit lebih jauh dibanding siswa dengan nilai rendah. Situasi ini memicu keresahan warga yang berharap sistem seleksi masuk sekolah dapat lebih mempertimbangkan prestasi dan kondisi sosial ekonomi, bukan semata jarak tempat tinggal.
Tak hanya itu, permasalahan data bansos juga menjadi sorotan. Banyak warga miskin di Simpang 3 Rukis mengaku tidak terdaftar dalam data DTSEN sehingga tidak bisa mengakses bantuan sosial (bansos) maupun layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) gratis. Mereka juga merasa tidak dilibatkan dalam proses verifikasi atau musyawarah desa terkait penetapan data penerima manfaat. Hal ini memunculkan kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan terhadap validitas data yang digunakan pemerintah.
Sebagai tindak lanjut, Senator Destita menyatakan akan menghimpun data dan testimoni tambahan dari desa sekitar sebagai bahan laporan pengawasan kepada pemerintah pusat. Ia juga mendorong agar Kementerian Sosial bersama BPJS Kesehatan segera melakukan verifikasi ulang DTSEN, serta pemerintah daerah mengaktifkan kembali forum musyawarah desa untuk memperbarui data sosial masyarakat.
Destita menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan zonasi agar tidak merugikan siswa di wilayah padat penduduk yang minim akses sekolah unggulan. Sistem distribusi sekolah juga perlu dibenahi agar pemerataan lebih optimal. Dalam waktu dekat, DPD RI akan terus memantau perbaikan sistem bansos dan layanan kesehatan berbasis data yang lebih partisipatif dan transparan.
Kegiatan reses ini tidak hanya mempererat silaturahmi antara senator dan masyarakat, tetapi juga menjadi wujud nyata komitmen dalam memperjuangkan keadilan sosial dan akses pendidikan yang merata. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan makan siang bersama warga.