Bengkulu Selatan – Anggota DPD RI, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M kembali melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihan dengan menyambangi masyarakat Simpang Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan pada Kamis (1/8/2025).
Kegiatan yang berlangsung di kediaman Minto ini menjadi forum dialog antara senator asal Bengkulu dengan warga, guna menyerap langsung berbagai keluhan dan aspirasi seputar sektor pendidikan.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat sejak pukul 09.30 WIB tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan mendesak. Salah satunya mengenai sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi geografis dan sebaran sekolah di wilayah mereka. Akibatnya, banyak anak-anak harus bersekolah di lembaga swasta yang lebih jauh dan membutuhkan biaya lebih tinggi.
Warga juga mengaku minim informasi terkait jalur-jalur alternatif dalam PPDB seperti afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. Ketimpangan ini diperparah dengan akses internet yang masih terbatas, menyulitkan warga dalam proses pendaftaran berbasis daring.
Selain persoalan PPDB, isu lain yang banyak disoroti adalah program bantuan Pendidikan Indonesia Pintar (PIP). Warga menilai pencairan bantuan sering terlambat dan tidak disosialisasikan secara terbuka. Bahkan, banyak keluarga tidak mampu mengaku anaknya belum pernah menerima PIP, padahal secara ekonomi masuk dalam kategori penerima. Kecurigaan terhadap proses usulan PIP dari sekolah juga mencuat, karena dianggap tidak melibatkan orang tua secara transparan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Destita menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan yang diterima. Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan mendorong Dinas Pendidikan untuk melakukan pendampingan teknis dan penyebaran informasi secara lebih merata di wilayah perdesaan, termasuk soal mekanisme PPDB dan akses terhadap PIP.
Destita juga menyoroti pentingnya integrasi data antara sekolah dan sistem pusat, serta perlunya keterlibatan aktif perangkat desa dan orang tua dalam proses pendataan penerima bantuan pendidikan. Tak hanya itu, ia mengusulkan perlunya sistem pelacakan PIP berbasis NISN yang bisa diakses masyarakat secara transparan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan sejumlah rekomendasi, antara lain revisi kebijakan zonasi agar lebih adaptif terhadap kondisi daerah, penyediaan panduan cetak untuk PPDB, serta peningkatan frekuensi sosialisasi program PIP yang menjangkau masyarakat akar rumput.
Kegiatan reses ditutup dengan silaturahmi, sesi foto bersama, dan makan bersama dengan warga. Destita berharap, komunikasi yang terjalin dalam forum seperti ini dapat memperkuat kerja representatif DPD RI dalam menyuarakan kepentingan daerah di tingkat pusat.
＼ Get the latest news ／
