Bengkulu – Anggota DPD RI Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., MSM. menyampaikan dukungan dan komitmennya terhadap perlindungan Wilayah Kelola Rakyat (WKR) dan penguatan skema Perhutanan Sosial dalam sambutannya pada Multistakeholder Forum yang digelar oleh WALHI Bengkulu di Bencoolen Mall, Minggu (15/6).
Senator Destita menyampaikan apresiasi atas inisiatif WALHI Bengkulu yang mengangkat isu perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Ia menilai forum ini penting sebagai ruang bersama untuk mempertemukan berbagai pihak guna menyusun strategi kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan.
“Forum ini menjadi momentum strategis untuk memperluas pemahaman kita, mempererat kolaborasi, dan menyerap aspirasi masyarakat terkait pengelolaan hutan dan wilayah adat. Kami di DPD RI, khususnya di Komite III yang membidangi kesejahteraan rakyat, siap menjadikan hasil forum ini sebagai masukan dalam perumusan kebijakan nasional,” ujarnya.
Senator Destita menyoroti pentingnya program Perhutanan Sosial sebagai salah satu instrumen pemberdayaan masyarakat. Program ini memungkinkan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan hutan secara lestari, tanpa merusak lingkungan.
“Pemerintah telah menargetkan alokasi Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektare. Ini harus kita dorong agar tepat sasaran, dengan tetap melibatkan komunitas lokal sebagai aktor utama,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan dalam pelaksanaannya, program ini akan diperkuat melalui pembentukan kelompok komunikasi dan kelembagaan di daerah. Hal ini diharapkan dapat memperlancar proses pendampingan serta menjamin manfaat ekonomi dan ekologis dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Mengakhiri sambutannya, Senator Destita menegaskan kesiapan DPD RI untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, akademisi, maupun komunitas lokal dalam memperkuat kebijakan lingkungan dan keadilan sosial.
“Kami terbuka dan siap menjadi jembatan aspirasi rakyat. Semoga kegiatan hari ini memberi manfaat yang luas bagi masyarakat dan menjadi langkah nyata menuju pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Acara berkonsep talkshow ini bertema “Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Kelola Rakyat Sebagai Roda Penggerak Ekonomi Nusantara”. Adapun sejumlah pemateri yakni Eksekutif Nasional WALHI Ferry Widodo, Kepala Dinas LHK Provinsi Bengkulu, Syafnizar, Akademisi Universitas Bengkulu, Yansen, Kades Manau IX, Mirwan Usumo, perwakilan Kelopak Bengkulu Adi Syaputra, dan Regional Koordinator Bengkulu KKI Warsi.
Direktur Eksekutif WALHI Bengkulu, Dodi Faisal dalam keterangan tertulisnya mengatakan pihaknya telah mendampingi beberapa komunitas dalam kerja-kerja perlindungan lingkungan dan adaptasi perubahan iklim. Di wilayah ini, penguatan WKR menjadi bagian penting dari strategi perlindungan wilayah pesisir dan ekosistem daratan yang rentan terhadap dampak krisis iklim.
Saat ini WALHI Bengkulu mendampingi beberapa wilayah yang tengah mendorong pengakuan formal atas WKR mereka, di antaranya Desa Bungin Tambun dan Desa Manau IX di Kabupaten Kaur. Kedua desa ini, lanjutnya sedang dalam proses pengusulan skema Perhutanan Sosial (PS) dan tengah melengkapi dokumen administratif sebagai bagian dari tahapan formal pengakuan hak kelola.
Pengalaman dan perjuangan masyarakat di desa ini mencerminkan tantangan umum yang dihadapi komunitas lokal di berbagai wilayah, terbatasnya akses terhadap lahan dan sumber daya alam, tumpang tindih kebijakan, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap wilayah kelola rakyat.
Adapun tujuan kegiatan ini kata Dodi adalah untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang pengakuan serta perlindungan Wilayah Kelola Rakyat di berbagai sektor, serta mendorong dialog terbuka antara komunitas, pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil.
“Selain itu Forum juga sebagai wadah merumuskan rekomendasi kebijakan strategis dalam penguatan WKR sebagai pilar ekonomi nusantara maupun membangun jejaring dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung perlindungan dan penguatan WKR,” singkat Dodi.
＼ Get the latest news ／
