Jakarta – Senator Apt Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M., menyoroti rendahnya penyerapan tenaga kerja migran serta perlunya pembentukan kantor perwakilan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Bengkulu dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan Kementerian P2MI di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (25/2).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komite III, Filep Wamafma, dan dihadiri Menteri P2MI Abdul Kadir Karding tersebut, Senator Destita menyayangkan jika target 1,3 juta tenaga kerja migran tahun 2024, hanya sekitar 300 ribu yang terserap.
Selain itu, lanjutnya, Bengkulu memiliki potensi besar dalam penyaluran pekerja migran, terutama dengan adanya program “Satu Desa, Satu Migran” yang sebelumnya telah berjalan dan melibatkan sekitar 1.500 calon pekerja migran. Karena itu Senator menyebut jika Bengkulu siap mendukung peningkatan penyerapan tenaga kerja migran.
“Jadi kita ada sekitar 1.500 calon pekerja migran. Kalau misalnya bisa kita tingkatkan mungkin akan membantu penyerapan tenaga kerja migran nantinya di tahun 2025 ini Pak,” ujar Destita.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya transparansi dalam proses akreditasi 481 lembaga yang terlibat dalam pengiriman tenaga kerja migran. Destita mengusulkan agar informasi mengenai lembaga yang telah terakreditasi dapat diakses secara terbuka melalui website resmi atau kantor perwakilan, sehingga calon pekerja migran dapat memastikan legalitas lembaga pelatihan atau penyalur yang mereka pilih.
“Nah kami ingin menanyakan apakah 481 instansi itu informasinya terbuka untuk umum. Misalnya di website atau misalnya di setiap perwakilan kantor itu ada. Sehingga masyarakat kita yang mengikuti pelatihan atau apa itu bisa mengecek apakah instansi ataupun LPK yang mereka ikuti itu termasuk yang terdaftar atau yang legal seperti itu Pak,” ujarnya.
Senator Destita juga menekankan perlunya pembentukan kantor perwakilan P2MI di Bengkulu, mengingat saat ini pelayanan bagi calon pekerja migran di provinsi tersebut masih bergantung pada kantor P2MI di Palembang.
“Kami belum ada P2MI di Bengkulu. Saat ini kami mengikuti dari Palembang yang dikirim staff ke LTSA di Bengkulu. Jadi kalau memungkinkan apakah mungkin untuk kami di Bengkulu ini ada perwakilan,” tambahnya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti kendala biaya yang kerap dihadapi calon pekerja migran dalam proses keberangkatan, pelatihan, dan sertifikasi. “Titipan dari teman-teman yang di LPK ataupun masyarakat ini, biasanya mereka kesulitan untuk berangkat karena biaya,” ujarnya.
Destita juga mengusulkan agar Kementerian P2MI memperluas kerja sama dengan perbankan atau lembaga pembiayaan guna memberikan akses pendanaan yang lebih mudah bagi calon tenaga kerja migran.
“Kami di Bengkulu siap berkolaborasi untuk mendukung peningkatan penyerapan tenaga kerja migran dan memastikan perlindungan mereka lebih terjamin,” pungkasnya.
Menteri Karding berharap rapat ini dapat memperkuat sinergi antara Komite III DPD RI dan Kementerian P2MI dalam meningkatkan perlindungan dan penyerapan tenaga kerja migran dan meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia serta memastikan setiap proses pengiriman tenaga kerja migran dilakukan dengan transparan dan legal. (Redaksi)
