Bengkulu – Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Bengkulu menyuarakan keprihatinan sekaligus kecaman keras atas insiden penembakan yang menimpa sejumlah petani di Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan.
Ridhoan Parlaungan Hutasuhut selaku Kabid KP PW KAMMI Bengkulu menyebut kejadian tersebut dinilai sebagai tragedi kemanusiaan yang tidak hanya melukai warga, tetapi juga mencoreng nilai demokrasi dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.
Dalam pernyataannya, PW KAMMI Bengkulu menegaskan bahwa tindakan represif terhadap warga sipil yang memperjuangkan hak atas tanah tidak dapat dibenarkan. Negara, tegas mereka, semestinya hadir untuk melindungi masyarakat serta menjamin penyelesaian konflik agraria secara adil dan bermartabat, bukan justru membiarkan kekerasan kembali berulang.
PW KAMMI Bengkulu juga menyampaikan desakan tegas kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini. Mereka meminta penyidikan dilakukan secara objektif, termasuk mengungkap siapa pun yang memerintahkan maupun melakukan penembakan, serta memastikan penggunaan senjata dalam operasi tersebut sesuai aturan yang berlaku. Transparansi, menurut mereka, menjadi kunci agar tidak terjadi pembiaran maupun impunitas.
Selain aspek hukum, KAMMI turut menyoroti akar persoalan yang sudah berlangsung lama di kawasan tersebut. Mereka meminta Kementerian ATR/BPN segera turun tangan menangani konflik agraria antara petani Pino Raya dan PT ABS secara komprehensif. Penyelesaian struktural, kata mereka, sangat mendesak agar siklus kekerasan, intimidasi, dan ketidakpastian hukum dapat dihentikan.
PW KAMMI Bengkulu juga mendorong Kementerian HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Kompolnas untuk melakukan investigasi langsung di lapangan. Menurut mereka, langkah ini penting guna memastikan perlindungan terhadap korban, penegakan prinsip HAM, serta mencegah adanya potensi pelanggaran lanjutan.
Di akhir pernyataannya, PW KAMMI Bengkulu mengajak masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, dan berbagai lembaga sosial untuk bersama-sama mengawal penyelesaian konflik agraria di Bengkulu. Mereka berharap tidak ada lagi petani yang menjadi korban kekerasan, kriminalisasi, maupun kehilangan hak hidup yang adil di tanah sendiri.
