Bengkulu – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia memperkuat koordinasi penegakan hukum dalam menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Penguatan sinergi tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan kepada jajaran Kejaksaan dan Kepolisian di wilayah hukum Provinsi Bengkulu, Selasa (17/11/2026).
Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Feriansyah, mengatakan koordinasi antaraparat penegak hukum menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara, terutama tindak pidana sektor jasa keuangan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi.
Ia menyampaikan, sejak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 hingga 14 November 2026, OJK telah menyelesaikan 192 perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dinyatakan lengkap atau P-21.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 152 perkara merupakan tindak pidana perbankan, 10 perkara pasar modal, 25 perkara asuransi dan dana pensiun, serta lima perkara pembiayaan.
Dalam proses penanganan perkara, OJK juga melakukan berbagai upaya paksa melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum, antara lain penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
Atas kinerja penyidikan tersebut, OJK juga memperoleh penghargaan dari Bareskrim Polri sebagai Penyidik Terbaik kategori Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian/Lembaga selama empat tahun berturut-turut, yakni pada 2022, 2023, 2024, dan 2025.
Menurut Feriansyah, keberhasilan penegakan hukum di sektor jasa keuangan membutuhkan koordinasi aktif antara penyidik OJK dengan aparat penegak hukum lainnya.
Sinergi tersebut diperkuat melalui nota kesepahaman dan pedoman kerja sama antara OJK, Kejaksaan RI, dan Polri dalam pencegahan, penegakan hukum, serta penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Ia juga menjelaskan bahwa perubahan regulasi di sektor jasa keuangan membawa sejumlah penguatan dalam mekanisme penegakan hukum, khususnya penyidikan tindak pidana.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penerapan keadilan restoratif atau restorative justice. Mekanisme ini memungkinkan penyelesaian perkara dengan mempertimbangkan pemulihan hak korban, rehabilitasi pelaku, serta pemulihan kondisi sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendekatan tersebut sejalan dengan pembaruan hukum acara pidana yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif. Dalam kerangka ini, penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat menjadi alternatif sepanjang memenuhi persyaratan hukum, sedangkan pidana penjara ditempatkan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, OJK berharap terbangun kesamaan persepsi antara penyidik OJK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Penguatan koordinasi dan komunikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, melindungi masyarakat, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
OJK optimistis sinergi antarlembaga penegak hukum dapat memperkuat pengawasan dan penanganan tindak pidana sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Berita Terbaru
Wali Kota Bengkulu Instruksikan OPD Siaga Hadapi Potensi Bencana Akibat Hujan Tinggi
Cegah Kenakalan Remaja, Bidhumas Polda Bengkulu Edukasi Siswa SMKS Farmasi
RSUD Tais Jalani Penilaian Akreditasi KARS Selama Tiga Hari
Banjir Rendam Rumah Warga Pekan Sabtu, Bayi Dievakuasi dengan Perahu Karet
Apresiasi Pengabdian Para Pendahulu, Pemprov Bengkulu Hadirkan Malam Keakraban Bersama Veteran dan Pensiunan
Gibran Berhenti, LKBH UIN Jakarta Dorong Pembenahan Administrasi Pemilu dan Perbaikan Kinerja Pemerintah