Bengkulu – Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI) melaporkan Pertashop di Provinsi Bengkulu mengalami kerugian signifikan akibat pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai. Kondisi ini disebut sebagai situasi darurat yang menghambat distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke 140 Pertashop aktif.
Menurut Ketua Umum DPP HPMPI, Steven, total kerugian yang ditanggung para pelaku usaha mencapai Rp1,8 miliar. Ia menegaskan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh macetnya distribusi BBM sejak usai Idul Fitri 2025.
“Kerugian itu akibat situasi darurat, yakni pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu. Jika ditotal 140 Pertashop yang aktif, kerugian mencapai Rp1,8 miliar. Ini memang akibat dari pendangkalan alur,” ujar Steven dalam pernyataan tertulis yang diterima di Bengkulu, Minggu (13/4).
Pertashop adalah outlet resmi Pertamina berskala kecil yang melayani konsumen di daerah pedesaan atau lokasi-lokasi terpencil yang tidak dijangkau SPBU.
Steven menjelaskan, selama 10 hari terakhir, para pengelola Pertashop kesulitan mendapatkan suplai BBM karena kapal pengangkut dari Pelindo tak bisa merapat ke pelabuhan.
“Kami sudah mengalami kekosongan sejak lebaran. Kondisinya parah. Pengiriman BBM ke tiap Pertashop tertunda hingga tujuh hari. SPBU masih mendapat pasokan, tetapi kami tidak,” lanjutnya.
Akibat terputusnya jalur laut, pasokan dialihkan melalui transportasi darat dari depot-depot di luar provinsi seperti Teluk Kabung, Lubuk Linggau, dan Terminal BBM Panjang. Namun, distribusi ini tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan Pertashop di Bengkulu.
“Kami beli BBM secara tunai, tapi pengirimannya lambat. Bahkan ada yang sampai tutup lima hingga tujuh hari karena kehabisan stok,” kata Steven.
Masalah pendangkalan alur ini turut menuai respons keras dari Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Ia menyatakan bahwa Pelindo gagal mengelola Pelabuhan Pulau Baai secara maksimal dan meminta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk menyerahkan pengelolaan alur pelayaran kepada Pemerintah Provinsi.
“Saya minta Pelindo kibarkan bendera putih dan meminta Kementerian Perhubungan menyerahkan pengelolaan alur ke Pemprov Bengkulu, bukan ke Pelindo lagi. Rakyat Bengkulu yang kena musibah, bukan rakyat Pelindo,” ujar Helmi.
Ia menilai kondisi ini tidak hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga menyulitkan kehidupan warga di wilayah kepulauan seperti Pulau Enggano, yang kini terisolasi karena tidak adanya kapal yang bisa berangkat dari Pulau Baai.
“Kami sudah berulang kali menemui Pelindo, tapi hasilnya tetap nihil. Masalah pendangkalan ini sudah belasan tahun dan menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah. Jika Pelindo tidak sanggup, kami siap ambil alih,” tegas Helmi. (Red)
＼ Get the latest news ／
