Bengkulu – Pemerintah Kota Bengkulu berencana menerapkan pendekatan ala militer dalam membina pelajar yang terlibat dalam kenakalan remaja. Wacana ini menuai tanggapan beragam dari kalangan legislatif hingga profesional psikologi.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Rahmad Widodo, menyatakan dukungan atas rencana tersebut. Menurutnya, penanganan kenakalan remaja tak cukup hanya mengandalkan pendidikan akademik, tapi juga harus menyentuh pembentukan karakter.
“Terkait kenakalan remaja, khususnya pelajar, saya secara pribadi sangat mendukung jika ada usaha dari pemerintah untuk meminimalisir dan mengatasi permasalahan tersebut,” ujar Rahmad, Jumat (10/5).
Namun, kebijakan ini mendapat kritik dari kalangan psikolog. Psikolog klinis dari RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu, Wendri Surya Pratama, M.Psi, menilai pendekatan militeristik berisiko tidak tepat sasaran jika tidak diawali dengan klasifikasi yang jelas mengenai perilaku remaja yang dianggap “nakal”.
“Pertama, harus jelas dulu definisi anak nakal itu. Apakah anak yang sering bolos, kebut-kebutan, atau melakukan tindakan kekerasan? Kategorinya harus jelas,” tegas Wendri.
Ia juga mempertanyakan bentuk pembinaan di barak militer yang direncanakan Pemkot. Menurutnya, pendekatan berbasis hukuman fisik seperti push-up atau latihan militer tidak efektif dalam mengubah perilaku secara jangka panjang.
“Kalau pendekatannya hanya menghukum supaya anak jera, itu tidak tepat. Pendekatan seperti itu tidak akan mengubah perilaku secara signifikan,” tambah Wendri.
Hingga kini, Pemkot Bengkulu belum memaparkan secara detail teknis pelaksanaan program pembinaan ala militer tersebut. Diskusi antara pemangku kebijakan dan ahli psikologi dinilai penting agar solusi yang diterapkan tidak justru kontraproduktif terhadap tumbuh kembang remaja.
