REJANG LEBONG – Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui Workshop Indikator Desa/Kelurahan Inklusif bertema *Membangun Sinergitas Mendorong Perluasan Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas di Kabupaten Rejang Lebong* yang digelar di Aula Hotel Griya Anggita, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan dibuka oleh Asisten I Setda Kabupaten Rejang Lebong, Bobby Harpa Santana, mewakili Plt Bupati Rejang Lebong. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua PMMI Bengkulu Irna Liza Yuliastuti, perwakilan OPD, pendamping desa, TKSK, koordinator PKH, fasilitator, pekerja sosial, dan peserta workshop lainnya.
Ketua PMMI Bengkulu, Irna Liza Yuliastuti, mengatakan Program SOLIDER yang dijalankan sejak 2024 telah mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Rejang Lebong. Program tersebut diawali di Desa Lubuk Ubar, Desa Rimbo Recap, dan Desa Kampung Delima sebagai desa percontohan.
Menurut Irna, saat ini sebanyak 34 desa telah membentuk Kelompok Difabel Desa dan Kelurahan (KDDK). Dengan demikian, total terdapat 37 desa dan kelurahan di Rejang Lebong yang mulai menerapkan konsep wilayah inklusif bagi penyandang disabilitas.
“Komitmen Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sudah sangat jelas. Yang dibutuhkan saat ini adalah sinergi semua pihak agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, Bobby Harpa Santana menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memiliki komitmen kuat dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Menurutnya, pembangunan inklusif membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat.
Ia menambahkan, pemerintah daerah fokus pada penguatan kolaborasi lintas sektor, penyediaan data yang akurat bagi kelompok rentan, serta keberlanjutan program melalui dukungan anggaran daerah dan desa. Melalui workshop ini, diharapkan lahir rekomendasi dan rencana aksi yang dapat mempercepat terwujudnya desa dan kelurahan inklusif di Kabupaten Rejang Lebong.
“Pembangunan inklusif bukan hanya tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi tanggung jawab bersama agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan sejahtera,” tegas Bobby.
