Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) menjadi ruang konkret bagi Indonesia untuk terlibat dalam proses stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik, khususnya bagi Palestina. Hal tersebut disampaikan Meutya saat menjadi narasumber dalam program Podcast Blak-Blakan Detikcom di Jakarta Selatan, Sabtu (21/02/2026).
Menurutnya, selama ini Indonesia konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melalui berbagai forum internasional serta bantuan kemanusiaan. Melalui BoP, Indonesia kini memiliki peran yang lebih nyata dalam memastikan kepentingan Palestina tetap diperjuangkan dalam setiap tahapan pembahasan perdamaian dan rekonstruksi.
Ia menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia tidak berubah dan tetap berpegang pada prinsip two state solution. Keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut bukan bentuk normalisasi hubungan, melainkan bagian dari strategi diplomasi untuk memperkuat posisi Palestina di tingkat global.
Meutya juga menyampaikan bahwa komitmen Indonesia mendapat apresiasi dari sejumlah pemimpin dunia. Ia mencontohkan dalam rapat perdana BoP, Indonesia disebut sebagai negara besar, serta adanya komitmen dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengirimkan pasukan dalam jumlah signifikan sebagai bagian dari dukungan terhadap misi perdamaian.
Untuk melindungi hak publik atas informasi yang benar, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengedepankan literasi digital dan klarifikasi terbuka melalui media arus utama. Langkah ini dilakukan guna memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan proporsional di tengah beredarnya berbagai narasi di ruang digital yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
Selain itu, Kemkomdigi juga melakukan pemantauan terhadap konten yang melanggar aturan, termasuk potensi pelanggaran Undang-Undang ITE. Namun, Meutya menegaskan pendekatan utama tetap mengedepankan narasi klarifikasi dan edukasi kepada publik. Ia pun mengajak masyarakat untuk aktif memeriksa sumber informasi dan tidak mudah terpancing isu yang belum terverifikasi, seraya menekankan transparansi sebagai kunci agar setiap kebijakan strategis dipahami secara proporsional dan tidak merugikan kepentingan publik.
