Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas sabqul lisan atau keceplosan lisan yang menimbulkan polemik di masyarakat.
Dalam konferensi pers di kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (12/8/2025), Nusron menjelaskan bahwa pernyataannya beberapa waktu lalu dimaksudkan untuk menjabarkan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan tanah terlantar, bukan menyasar lahan milik rakyat.
“Maksud utama saya adalah menjelaskan kebijakan pertanahan khususnya terkait tanah terlantar, sesuai amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Nusron menegaskan, kebijakan ini menyasar lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang luasnya mencapai jutaan hektare namun tidak produktif. Lahan-lahan tersebut akan dioptimalkan untuk program strategis pemerintah, seperti reforma agraria, pertanian rakyat, ketahanan pangan, perumahan murah, hingga penyediaan fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas.
“Bukan untuk sawah rakyat, pekarangan, tanah waris, atau lahan yang sudah bersertifikat hak milik maupun hak pakai,” tegasnya.
Terkait ucapannya yang dianggap tidak pantas, Nusron mengakui bahwa bagian pernyataan tersebut awalnya dimaksudkan sebagai candaan. Namun setelah meninjau kembali, ia menyadari pernyataan itu tidak tepat disampaikan oleh seorang pejabat publik karena berpotensi memicu persepsi keliru.
“Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada publik, netizen, dan masyarakat Indonesia. Ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam memilih kata agar pesan kebijakan pemerintah tersampaikan jelas dan tidak menyinggung pihak mana pun,” pungkas Nusron.
