
Bengkulu – Sebuah video yang menunjukkan kursi dan meja pedagang di kawasan wisata Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) berserakan hingga tercebur ke dalam danau, viral di salah satu platform media sosial. Video tersebut memicu beragam spekulasi, termasuk dugaan bahwa insiden itu berkaitan dengan kebijakan penertiban pedagang oleh Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Dedy mengaku terkejut dan menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui siapa pelaku di balik insiden tersebut. Ia memastikan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu tidak pernah memerintahkan tindakan represif seperti itu.
“Saya tidak pernah memerintahkan Satpol PP atau pihak manapun untuk melakukan penghamburan kursi dan meja para pedagang. Ini jelas bukan tindakan dari pemerintah,” tegas Dedy dalam keterangannya kepada media, Sabtu (18/5).
Dedy menjelaskan, kunjungannya ke kawasan DDTS beberapa waktu lalu hanya bertujuan untuk memberikan imbauan kepada para pedagang agar menjaga kebersihan dan ketertiban di area wisata. Ia bahkan mengajak para pedagang untuk lebih ramah kepada pengunjung.
“Saya minta pedagang tidak memaksa pengunjung membeli. Kalau hanya ingin duduk menikmati danau, silakan. Tempelkan saja tulisan bahwa duduk di sini gratis. Dengan begitu, pengunjung akan nyaman dan pedagang juga bisa mendapat berkah karena makin banyak orang datang,” jelasnya.
Wali Kota mencurigai adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin menciptakan konflik antara pedagang dan pemerintah. Ia menilai kejadian tersebut sebagai bentuk provokasi yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Ini upaya membenturkan pedagang dengan pemerintah. Tiba-tiba malam hari kursi dan meja berserakan. Ini fitnah! Pemerintah tidak pernah melakukan itu,” tegasnya.
Dedy menambahkan bahwa penataan kawasan wisata oleh Pemkot selalu dilakukan secara persuasif dan humanis. Ia pun mengimbau masyarakat Bengkulu agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
Sementara itu, Ketua Umum Laskar Melayu Bengkulu, Junaidi Zul, turut menyayangkan adanya kelompok yang justru memfitnah pemerintah dan menciptakan kegaduhan.
“Kalau memang tidak suka dengan proses pembangunan dan penataan kota, silakan pindah dari Kota Bengkulu. Jangan buat fitnah hanya untuk menjatuhkan pemerintah,” tegas Junaidi.
Ia menilai penataan objek wisata seperti DDTS sangat diperlukan agar kawasan tersebut bisa dikelola secara profesional dan nyaman untuk dikunjungi.
“Jangan sampai DDTS kembali viral karena hal-hal negatif, seperti beberapa tahun lalu saat terjadi keributan antara pedagang dan pengunjung,” pungkasnya.