Bengkulu – Kuota BBM subsidi untuk Provinsi Bengkulu pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 231.356 kiloliter (KL) untuk Pertalite dan 96.151 KL untuk Solar. Angka ini masing-masing mengalami penurunan sekitar 8,5 persen untuk Pertalite dan 11,1 persen untuk Solar dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, realisasi penyaluran pada awal tahun masih berada di kisaran 12–18 persen karena tahun anggaran masih berjalan.
Data tersebut dipaparkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) saat audiensi bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta, Selasa (24/2). Dari hasil pertemuan itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memastikan kuota BBM subsidi untuk Bengkulu tetap dalam kondisi aman dan mencukupi.
“Setelah kita melihat langsung data dari BPH Migas, kuota BBM Bengkulu baik Pertalite maupun Solar itu cukup. Tidak pernah ada kekurangan kuota dari pemerintah pusat,” ujar Helmi.
Ia menjelaskan, persoalan utama yang kerap terjadi di lapangan bukan terletak pada kuota, melainkan keterbatasan jumlah SPBU, khususnya di Kota Bengkulu. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi belum optimal dan memicu antrean di sejumlah titik.
Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Bengkulu akan mendorong penambahan SPBU guna memperkuat infrastruktur penyaluran. “Kuota sudah cukup, sekarang yang perlu diperkuat adalah sarana penyaluran agar masyarakat lebih mudah mendapatkan BBM tanpa antre panjang,” tegas Helmi.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Hasbi Anshory menyatakan pihaknya siap bersinergi dengan Pemprov Bengkulu untuk memastikan distribusi energi berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
