Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTK-PG) tengah menyiapkan langkah besar dalam mendukung pendirian 100 Sekolah Rakyat di wilayah Indonesia yang membutuhkan.
Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah akan merekrut 1.515 guru baru yang khusus disiapkan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) full time, dengan penempatan langsung di lokasi sekolah dan diwajibkan tinggal di asrama bersama siswa.
Hal ini disampaikan oleh Dirjen GTK-PG, Nunuk Suryani, dalam Dialog Pimpinan GTK-PG bersama media pada Rabu (4/6/2025). Ia menegaskan bahwa kebutuhan guru di Sekolah Rakyat tidak akan dipenuhi dengan memindahkan guru dari sekolah lain.
“Lokasi-lokasi Sekolah Rakyat itu tidak memiliki kelebihan guru di sekitarnya. Jadi, tidak bisa dilakukan redistribusi ASN ke sana,” ujar Nunuk.
Sebagai solusi, Ditjen GTK-PG akan menyiapkan sekitar 4.500 calon guru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang masih fresh graduate untuk mengikuti proses seleksi. Seleksi ini akan dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), yang bertindak sebagai penyelenggara utama Sekolah Rakyat.
“Karena Sekolah Rakyat berbasis boarding school, maka guru juga diharapkan tinggal bersama siswa. Seleksi akan mempertimbangkan karakter, kesiapan tinggal di asrama, dan tentu saja sertifikasi,” jelasnya.
Selain guru, Kemendikdasmen juga telah menyiapkan formasi kepala sekolah untuk setiap lokasi. Berbeda dengan guru, kepala sekolah akan diambil dari ASN berpengalaman melalui seleksi internal Kemendikbud.
“Nama-nama kepala sekolah sudah kami usulkan, berasal dari hasil seleksi Ditjen GTK,” tambah Nunuk.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari kolaborasi lintas kementerian, yaitu Kemendikdasmen, Kemensos, dan Kementerian PAN-RB, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan penyelenggaraan pendidikan inklusif dan berkualitas melalui Sekolah Rakyat.
“Kemensos mengajukan usulan lokasi dan kebutuhan formasi, Kemenpan-RB menetapkan formasinya, dan kami siapkan tenaga pengajarnya,” ungkap Nunuk.
Nunuk juga menekankan bahwa redistribusi guru bukan solusi jangka panjang, mengingat masih tingginya kekurangan guru secara nasional. Menurutnya, langkah rekrutmen ASN baru menjadi kunci untuk mengisi kekosongan tanpa membebani daerah lain.
“Kalau terus redistribusi, kita justru akan memperparah kekurangan guru di tempat asalnya. Solusinya adalah rekrutmen khusus berbasis kebutuhan,” katanya.
Dengan pendekatan selektif dan terintegrasi, program ini diharapkan menjadikan Sekolah Rakyat sebagai model pendidikan unggulan di wilayah 3T dan menjawab tantangan pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia.
