Jakarta – Irjen Pol. (Purn) Drs. Martuani Sormin, mantan Kapolda Sumatera Utara dan Koorsahli Kapolri, menegaskan posisi Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden. Pernyataan itu disampaikannya dalam sebuah diskusi, Rabu (12/11/2025), sebagai respons atas wacana penempatan institusi kepolisian di bawah kementerian.
Martuani menilai, wacana tersebut berpotensi melemahkan komando kepolisian serta membuka ruang intervensi terhadap tugas-tugas profesional Polri. Ia menekankan pentingnya menjaga independensi Polri sebagai institusi penegak hukum.
Dalam paparannya, Martuani — yang memiliki pengalaman panjang bertugas di wilayah-wilayah rawan termasuk Papua — turut mengungkap sejumlah tantangan internal Polri. Salah satunya adalah ketimpangan kesejahteraan anggota dan kurangnya kepedulian sebagian pimpinan terhadap kondisi anggotanya.
Ia mencontohkan sebuah kejadian saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Papua, ketika seorang anggota Brimob terluka akibat panah saat pengamanan unjuk rasa. Menurutnya, Kapolres setempat tidak responsif memberikan penanganan hingga ia sendiri turun langsung mengevakuasi anggota tersebut dan membawanya ke Jakarta untuk perawatan.
Selain persoalan kesejahteraan, Martuani juga menyoroti persoalan peredaran narkoba yang disebutnya sebagai “lingkaran uang panas” yang tidak kunjung tuntas, serta masih lemahnya disiplin dan profesionalisme sebagian anggota. Ia menegaskan pentingnya keberanian menindak setiap pelanggaran, termasuk yang terjadi di internal Polri.
Sebagai solusi, Martuani menekankan perlunya keselarasan antara tuntutan publik dengan peningkatan kinerja Polri. Pemerintah, menurutnya, harus menjamin kesejahteraan anggota sejak awal dinas hingga masa pensiun agar tidak mudah terjerumus praktik yang merusak integritas.
Ia menambahkan, pimpinan Polri harus memiliki jiwa kepemimpinan dan kenegarawanan serta mengutamakan perhatian terhadap anggota, bukan kepentingan pribadi. Peningkatan kinerja Polri, katanya, harus bertumpu pada disiplin, profesionalisme, dan keberanian menegakkan aturan tanpa pandang bulu.
Terkait pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian oleh Presiden Prabowo Subianto, Martuani menyatakan dukungannya. Ia menilai keterlibatan para mantan Kapolri era Presiden Joko Widodo sebagai langkah strategis, namun menegaskan bahwa reformasi tidak boleh diarahkan untuk melemahkan komando kepolisian.
Martuani juga menolak berbagai upaya maupun narasi yang berpotensi mengurangi kewenangan Kapolri, termasuk polemik pascainsiden unjuk rasa pada Agustus 2025. Sebagai purnawirawan yang lama berkecimpung di lapangan, ia menegaskan komitmennya menjaga marwah Polri sebagai institusi kuat yang tetap berada di bawah Presiden.
