Kaur – Karantina Bengkulu melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Kaur pada Selasa (1/7) untuk memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan di wilayah perbatasan. Audiensi ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, S.Pd.I, di ruang kerjanya, didampingi Kepala Dinas Pertanian Kaur.
Dalam pertemuan tersebut, Karantina Bengkulu memaparkan peran strategisnya dalam mendukung ketahanan pangan dan pertanian di wilayah Kaur. Salah satunya melalui kegiatan pemantauan penyakit pada hewan, ikan, dan tumbuhan, yang menjadi dasar penting dalam pengendalian hama dan penyakit komoditas di wilayah tersebut.
Plt. Kepala Karantina Bengkulu, drh. Iswan Haryanto, menekankan pentingnya penguatan pos pemeriksaan (checkpoint) di perbatasan Kabupaten Kaur – Provinsi Lampung guna mencegah penyebaran penyakit antar wilayah serta memastikan komoditas yang dilalulintaskan memiliki dokumen resmi.
“Pos pemeriksaan sangat diperlukan untuk pengawasan lalu lintas komoditas agar tidak membawa hama atau penyakit berbahaya lintas provinsi. Ini juga bagian dari upaya melindungi komoditas lokal serta menjaga mutu dan keamanan pangan,” ujar Iswan.
Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia bahkan langsung menginstruksikan Dinas Pertanian untuk menyusun proposal pengajuan penguatan checkpoint ke Pemerintah Provinsi Bengkulu.
“Ini penting karena banyak komoditas Kaur dikirim melalui darat ke Lampung. Selain untuk pengendalian, upaya ini bisa berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan ke depan bisa kita integrasikan dengan pembangunan pos jembatan timbang yang sedang direncanakan,” jelas Abdul Hamid.
Untuk komoditas yang dikirim melalui jalur udara dan pelabuhan, baik ekspor maupun distribusi antarwilayah, tetap diwajibkan melalui proses karantina guna menjamin keamanan dan mutu produk.
Kolaborasi antara Karantina Bengkulu dan Pemkab Kaur ini diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi petani dan peternak lokal, serta mencegah peredaran komoditas ilegal yang berpotensi merugikan sektor pertanian daerah.
