Jakarta — Komisaris Jenderal Polisi Karyoto (Kabaharkam) mengusulkan pengaktifan Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) untuk memperkuat penanganan bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Aceh. Usulan tersebut disampaikan sebagai langkah strategis agar penanganan bencana berskala luas dapat berjalan dalam satu sistem komando yang terpadu, cepat, dan terukur.
Karyoto menegaskan bahwa sejak awal kejadian, semua unsur telah berjibaku secara optimal dan maksimal di lapangan, mulai dari relawan, pemerintah daerah, petugas kebencanaan, masyarakat setempat, maupun TNI, Polri.
Namun demikian, eskalasi dampak dan cakupan wilayah terdampak menuntut mekanisme kerja lintas instansi yang lebih terintegrasi dan massif.
“Dalam kondisi bencana yang berdampak luas dan lintas wilayah, negara perlu memastikan seluruh sumber daya yang ada dapat bergerak dalam satu sistem komando yang jelas dan saling mendukung,” ujar Komjen Pol. Karyoto.
Menurutnya, pengaktifan Kogasgabpad bukanlah konsep baru dalam penanganan bencana berskala besar. Mekanisme komando terpadu tersebut pernah digunakan dalam penanganan gempa bumi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2018, serta gempa dan tsunami Palu, Sigi, Donggala di Sulawesi Tengah, yang membutuhkan integrasi cepat antara berbagai unsur di lapangan. Model serupa juga pernah diterapkan dalam penanganan krisis kesehatan Covid-19 di sejumlah wilayah strategis.
“Pengalaman-pengalaman tersebut menunjukkan bahwa komando gabungan terpadu mampu mempercepat pembukaan akseks tertutup, memudahkan mobilisasi logistik, memperjelas pembagian tugas, memastikan keamanan dan ketertiban, serta menghindari tumpang tindih kewenangan di lapangan,” jelasnya.
Komjen Pol. Karyoto menekankan bahwa Kogasgabpad tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, melainkan untuk menyatukan seluruh kekuatan negara dalam satu kerangka operasi yang terkoordinasi. Dalam skema tersebut, TNI berperan pada aspek mobilisasi, logistik, dan operasi di medan sulit, sementara Polri bisa berfokus pada aspek pemulihan situasi dan penanganan masyarakat, pengamanan wilayah terdampak, serta menjaga stabilitas situasi sosi.
“Yang diutamakan adalah keselamatan rakyat. Komando terpadu memastikan tidak ada wilayah yang terlewat, tidak ada bantuan yang tersendat, dan tidak ada kebingungan di tingkat pelaksana,” tambahnya.
Usulan pengaktifan Kogasgabpad ini akan disampaikan secara resmi kepada Menkopolkam serta kementerian dan lembaga terkait untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia berharap, dengan pendekatan tersebut, penanganan bencana di Sumatera dan Aceh dapat berlangsung lebih efektif, dan benar-benar mencerminkan kehadiran negara secara utuh di tengah masyarakat terdampak.

Berita Terbaru
Hoki Samarinda Bidik Dua Emas pada Porprov VIII Kaltim
Subdit 1 Ditrresnarkoba Polda Bengkulu Ungkap Peredaran Narkoba, Dua Pengedar Diringkus
Kapolri Hadiri Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri
Polri Jadwalkan Sidang KKEP Lanjutan pada 17 November 2026
Progres Infrastruktur Bengkulu Capai 70 Persen, Wagub Minta PUPR Percepat Pekerjaan
BPK Periksa Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Bengkulu hingga 19 Desember