Bengkulu – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai memeriksa kepatuhan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2026. Pemeriksaan yang berlangsung sekitar 35 hari hingga 19 Desember 2026 itu diawali dengan entry meeting yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, di Ruang Rapat Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (16/11).

Herwan mengatakan, pemeriksaan tersebut bertujuan menilai kepatuhan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat mendorong penggunaan anggaran daerah yang efektif, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Ini kegiatan entry meeting dari BPK RI. Mereka akan melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026 pada OPD di jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu,” ujar Herwan.

Ia meminta seluruh kepala OPD menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dan mendukung proses pemeriksaan. OPD juga diminta memberikan penjelasan, melakukan klarifikasi, serta mendampingi tim BPK apabila diperlukan pengecekan langsung ke lapangan.

Baca Juga:  Gubernur Bengkulu Pastikan ASN dan PPPK Terima THR, Termasuk Paruh Waktu

“Kita sudah menyampaikan kepada seluruh kepala OPD agar membantu proses pemeriksaan, terutama menyiapkan dokumen yang diminta dan mendampingi jika diperlukan penjelasan, klarifikasi, maupun pengecekan langsung ke lapangan,” katanya.

Menurut Herwan, keterbukaan dan kerja sama OPD menjadi faktor penting agar pemeriksaan berjalan lancar dan menghasilkan evaluasi yang objektif. Pengecekan lapangan juga diperlukan untuk memastikan kesesuaian dokumen administrasi dengan realisasi kegiatan.

Pemprov Bengkulu berharap pemeriksaan tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan. Dengan demikian, setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat dapat dibelanjakan secara bertanggung jawab dan tepat sasaran.