Jakarta – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mendatangi Kantor Pusat Pelindo di Jakarta, Kamis sore (11/4), untuk memastikan hak-hak masyarakat Bengkulu, khususnya warga Pulau Enggano, benar-benar diperhatikan.
Dalam pertemuan langsung dengan Dirut Pelindo Arif Suhartono, Helmi menyoroti dampak serius pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai. Kondisi ini menyebabkan kapal tak bisa berlayar, termasuk ke Pulau Enggano yang dihuni sekitar 4.000 jiwa dan bergantung penuh pada transportasi laut.
“Ini bukan soal proyek, ini soal nyawa. Anak-anak sakit butuh berobat, pelajar butuh akses sekolah, dan hasil bumi seperti pisang tak bisa dijual karena kapal tidak bisa masuk,” tegas Helmi.
Ia meminta Pelindo segera bergerak. Untuk urusan perizinan, Helmi menyatakan siap turun tangan, bahkan menghubungi langsung kementerian terkait seperti KLHK dan Kemenhub. Pemprov Bengkulu juga telah menetapkan status darurat untuk mempercepat penanganan.
Dirut Pelindo Arif Suhartono mengatakan pengerukan sudah dimulai dan tidak akan berhenti pada tahap pembukaan alur saja. “Pengerukan tidak akan berhenti di pembukaan alur. Ini adalah langkah awal untuk memastikan konektivitas laut yang lebih baik, termasuk ke Pulau Enggano,” ujar Arif.
Namun Helmi mengingatkan, jika Pelindo tidak sanggup menuntaskan persoalan ini, maka kewenangan bisa diserahkan kepada Pemprov Bengkulu dan asosiasi pelabuhan.
“Bola panas ada di Pelindo. Jangan biarkan rakyat Enggano terus jadi korban,” tutup Helmi. (Red)
＼ Get the latest news ／
