Bengkulu – Panitia Khusus (Pansus) Aset Daerah DPRD Kota Bengkulu menggelar hearing bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Senin (23/2/2026). Rapat difokuskan pada inventarisasi dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan aset milik pemerintah kota.
Ketua Pansus Aset, Irman Sawiran, S.E., mengatakan pihaknya meminta data lengkap terkait jumlah, nilai, dan kondisi aset. DPRD ingin memastikan seluruh aset, baik tanah maupun bangunan, tercatat jelas serta memiliki status hukum yang kuat.
Dari sekitar 1.500 bidang tanah milik Pemkot, baru sekitar separuh yang telah bersertifikat. Kondisi ini dinilai berisiko memicu sengketa hukum dan berpotensi menjadi temuan audit. Pansus akan menelusuri penyebab lambatnya proses sertifikasi, termasuk kemungkinan perbedaan luas lahan berdasarkan data lama.
Selain aset tanah, DPRD juga menyoroti hampir 2.000 unit kendaraan roda dua yang belum jelas status penghapusannya, belum termasuk kendaraan roda empat dan aset bergerak lainnya seperti mesin dan alat berat. Aset yang sudah tidak layak pakai dinilai perlu segera dihapus atau dilelang sesuai aturan agar tidak terus menjadi beban administrasi.
Pansus juga mendorong optimalisasi aset produktif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk kerja sama legal dengan pihak ketiga. Sejumlah aset strategis seperti kawasan Megamall, BIM, serta properti perhotelan di sepanjang pantai akan dikaji ulang, termasuk penyesuaian NJOP agar sesuai dengan nilai terkini.
DPRD menegaskan evaluasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan, bukan untuk mencari kesalahan. Masa kerja Pansus dijadwalkan enam bulan dan dapat diperpanjang, dengan target menghadirkan sistem pengelolaan aset yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.
