Padang — Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu melakukan koordinasi dan pertukaran pembelajaran penanganan bencana hidrometeorologi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk menggali pengalaman dan strategi penanganan bencana skala besar yang terjadi di wilayah Sumatera Barat.
Pertemuan tersebut membahas secara mendalam penanganan bencana hidrometeorologi masif yang melanda 16 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 wilayah telah menetapkan status tanggap darurat dan kini memasuki masa transisi pemulihan yang direncanakan berlangsung hingga Maret 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, mengatakan bahwa koordinasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kesiapsiagaan Bengkulu dalam menghadapi potensi bencana serupa. Menurutnya, kondisi geografis Bengkulu memiliki kemiripan dengan Sumatera Barat, terutama karena sama-sama berada di sepanjang jalur Bukit Barisan yang rawan bencana.
“Kami ingin memungut pembelajaran dari Sumatera Barat yang telah berpengalaman menangani bencana hidrometeorologi dalam skala besar. Banyak hal yang bisa kami adopsi, mulai dari pola koordinasi hingga percepatan penanganan di lapangan,” ujar Usin.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa kunci keberhasilan penanganan bencana terletak pada kekompakan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang bekerja di bawah satu komando posko terpadu yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Selain itu, dukungan penuh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta kementerian terkait turut mempercepat proses penanganan darurat.
Meski kerugian material akibat bencana mencapai triliunan rupiah, sinergi lintas sektor dinilai efektif dalam pendistribusian logistik, pengerahan ratusan alat berat, serta pelaksanaan operasi modifikasi cuaca untuk menekan dampak lanjutan bencana, terutama di wilayah dengan kondisi tanah yang labil.
Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya dalam percepatan konsolidasi bantuan serta penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Usin menilai hal tersebut sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan kembali wilayah terdampak secara berkelanjutan.
Selain aspek teknis penanganan infrastruktur, diskusi juga menyoroti pentingnya penyusunan rencana kontinjensi guna menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Perhatian terhadap pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana turut menjadi fokus, meliputi penyediaan hunian sementara, bantuan bagi sektor pertanian yang terdampak, serta skema beasiswa pendidikan bagi keluarga korban bencana.
Di akhir pertemuan, kedua pihak sepakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan berdasarkan prediksi cuaca dari BMKG serta memperkuat kerja sama antardaerah dalam mitigasi bencana. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir risiko dan dampak bencana bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat.
