Bengkulu – Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Muhammad Masyhud, menyatakan optimis pembukaan alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025, yakni 31 Juli 2025.
Hal itu disampaikan Masyhud saat melakukan kunjungan kerja bersama Komisi V DPR RI ke Bengkulu, Kamis (3/7), untuk meninjau langsung progres pengerukan alur pelayaran yang kini tengah berlangsung.
“Kami targetkan kapal sudah bisa melintas secara terbatas sebelum tenggat. Pelaksanaan teknis kami serahkan kepada PT Pelindo untuk menyelesaikan pengerukan secara bertahap,” ujarnya.
Masyhud menjelaskan, pengerukan alur darurat dengan kedalaman -4 meter LWS sedang berlangsung dan akan dilanjutkan hingga mencapai -6,5 meter LWS untuk menjamin kelancaran pelayaran jangka panjang. Proyek ini merupakan bagian dari pelaksanaan Inpres 12/2025, yang juga mencakup pemulihan konektivitas logistik dan pembangunan di Pulau Enggano.
“Ini pekerjaan kolaboratif. Semua pihak harus mendukung agar pelabuhan kembali berfungsi optimal,” katanya.
Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, PT Pelindo, dan mitra lainnya agar seluruh proses berjalan sesuai target.
Untuk jangka pendek, pemerintah mengandalkan kapal negara seperti KMP Pulau Tello untuk mendukung layanan rede transport. Sementara untuk solusi jangka panjang, Kemenhub juga menyiapkan konsesi kepada Pelindo untuk pemeliharaan alur dan pencegahan sedimentasi.
Langkah lainnya mencakup pengaktifan kembali trayek kapal perintis KM M.H. Thamrin, penggunaan Pelabuhan Linau Bintuhan sebagai alternatif, pemeriksaan kelaiklautan kapal terdampak, serta penyusunan SOP untuk operasional alur terbatas.
“Kami fokus agar alur segera terbuka dan logistik bisa kembali berjalan lancar,” tambah Masyhud.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyampaikan apresiasi atas upaya percepatan yang dilakukan Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut. Ia menilai langkah ini tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga menunjukkan visi jangka panjang terhadap kelancaran pelayaran.
“Kami mengapresiasi komitmen Ditjen Hubla yang tak hanya membuka alur, tapi juga menyiapkan solusi keberlanjutan sesuai mandat Inpres 12/2025,” kata Syaiful.
Ia berharap akses logistik ke Pulau Enggano bisa segera pulih sehingga masyarakat kembali mendapat layanan transportasi dan distribusi barang secara normal.
“Semoga masyarakat Enggano segera mendapat kabar baik bahwa pelabuhan telah terbuka kembali,” pungkasnya.
Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. H. Mian, turut hadir dalam kunjungan tersebut dan menyampaikan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap upaya percepatan pembukaan alur Pelabuhan Pulau Baai.
Kunjungan ini juga dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi V DPR RI, Forkopimda, Bupati Enggano, Direktur Strategi PT Pelindo, serta Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry.
＼ Get the latest news ／
