Jakarta – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menyarankan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) difokuskan pada pelajar dan masyarakat yang berasal dari keluarga miskin. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta prinsip penghematan anggaran negara.
“Kalau menurut saya, perlu dipilah-pilah. Yang sesuai dengan konstitusi pasal 34 adalah fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi, yang seharusnya dibiayai oleh negara untuk makan bergizi adalah anak-anak yang berasal dari keluarga fakir miskin,” ujar Anwar Abbas, yang akrab disapa Buya Anwar, dalam podcast EdShareOn bersama Eddy Wijaya, Rabu, 5 Maret 2025.
Buya Anwar, yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, menjelaskan bahwa prinsip penghematan anggaran dapat terpenuhi jika program MBG tidak menyasar seluruh kalangan, melainkan khusus untuk masyarakat miskin.
“Sehingga dana yang diperlukan dari APBN menjadi turun dan bisa dipergunakan untuk kepentingan lain,” jelasnya.
Pernyataan Buya Anwar ini sejalan dengan kritik sejumlah pihak terhadap pelaksanaan program MBG. Center of Economic and Law Studies (Celios), misalnya, menilai penyaluran MBG berpotensi tidak tepat sasaran jika diberikan ke seluruh kalangan. Mereka mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk lebih memfokuskan program ini pada kelompok yang paling membutuhkan.
Buya Anwar juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan dampak ekonomi dari program MBG. Salah satunya adalah penurunan pendapatan para pedagang kecil yang berjualan di sekitar sekolah.
“Sudah terjadi di beberapa tempat, si abang-abang, si empok-empok, yang dagang di sekitar sekolah tidak punya pendapatan lagi,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal ini, Buya Anwar menyarankan agar pemerintah memberdayakan pedagang makanan yang sudah beroperasi di lingkungan sekolah untuk terlibat dalam program MBG. “Tapi mereka perlu dididik dalam hal gizi dan kebersihan,” tegasnya.
Selain itu, Buya Anwar menyoroti minimnya peluang bagi petani atau peternak kecil sebagai pemasok bahan makanan untuk program MBG. Menurutnya, saat ini pemasok lebih banyak didominasi oleh perusahaan besar karena ketatnya persyaratan, seperti telur yang harus bersertifikat.
“Nah, kalau merugikan usaha mikro dan ultra mikro, apakah bisa dinyatakan Prabowo itu masih pro rakyat?” pungkasnya. (Redaksi)
＼ Get the latest news ／
