Jakarta – Bupati Seluma Teddy Rahman, SE, MM menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang digelar dalam rangka pelaksanaan program Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah, Selasa (20/5/2025) di Kantor KPK Jakarta.
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda nasional KPK dalam memperkuat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi di Wilayah I, yang hari ini meliputi 2 provinsi yakni Provinsi Riau dan Bengkulu.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir pejabat pendamping kepala daerah, Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Bappeda dan BPKAD, serta perwakilan instansi strategis lainnya.
KPK melalui Direktorat Korsup Wilayah I menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga antirasuah dalam mencegah serta menangani praktik korupsi di sektor publik.
Bupati Seluma, Teddy Rahman, menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam rakor ini merupakan bentuk komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Seluma dalam mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi. Ia juga menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
“Kami menyadari bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi lintas sektor serta integritas dari setiap elemen pemerintah daerah,” ungkap Teddy Rahman di sela-sela kegiatan.
Teddy juga menyampaikan sejumlah fokus area intervensi, antara lain optimalisasi pendapatan daerah, penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis risiko korupsi, serta pengawasan pengadaan barang dan jasa yang lebih ketat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu, termasuk Kabupaten Seluma, dapat meningkatkan efektivitas upaya pencegahan korupsi dengan memperkuat sistem dan pengawasan internal, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan yang bersih.
Kegiatan rakor ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara KPK dan perwakilan pemerintah daerah sebagai bentuk keseriusan dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi di wilayah masing-masing.
＼ Get the latest news ／
