Bengkulu – Pemerintah Kabupaten Seluma melalui Bupati Teddy Rahman, SE., MM. melakukan kunjungan konsultasi dan koordinasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu, Rabu (9/4). Pertemuan ini menjadi ajang penting untuk membahas sejumlah persoalan strategis dalam tata kelola kepegawaian di lingkungan Pemkab Seluma.
Dalam diskusi yang berlangsung intensif tersebut, setidaknya lima isu utama menjadi fokus pembahasan, yaitu:
-
Validasi data kebenaran pegawai Non-ASN
-
Status PPPK yang telah dinyatakan lulus namun belum terdata dalam database BKN
-
Pengangkatan Non-ASN yang tidak sesuai ketentuan per 1 November 2023 hingga 2024
-
Permasalahan utang Pemerintah Kabupaten Seluma
-
Temuan indikasi keberadaan PPPK “siluman” yang tidak memiliki dasar pengangkatan yang sah
Bupati Teddy Rahman menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Seluma dalam menegakkan prinsip good governance dan clean government.
“Kami berkomitmen penuh untuk menata kepegawaian secara adil, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Langkah ini penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan dapat dipercaya oleh masyarakat,” ujar Bupati Teddy Rahman.
Kegiatan ini juga menegaskan upaya Pemkab Seluma dalam membangun sinergi bersama lembaga pengawasan guna memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab publik dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan adanya konsultasi ini, diharapkan akan terwujud solusi yang komprehensif dan sesuai regulasi terhadap persoalan-persoalan kepegawaian, sekaligus memperkokoh fondasi tata kelola birokrasi yang profesional dan terpercaya di Kabupaten Seluma. (Rls/Fs)
＼ Get the latest news ／
