Jakarta – Menyusul adanya pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat dalam APBN 2026, Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, SE, M.AP melakukan audiensi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Ir. Dody Hanggodo di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Seperti diketahui, dana TKD dalam APBN 2026 mengalami penurunan sekitar Rp155 triliun dibandingkan alokasi pada APBN 2025. Kondisi ini diperkirakan berdampak signifikan terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Menteri PUPR RI Ir. Dody Hanggodo menyampaikan, kebijakan pemangkasan TKD merupakan langkah strategis pemerintah pusat untuk penyesuaian fiskal nasional. Ia mengakui, kebijakan ini akan berpengaruh pada tiga aspek utama, yakni pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik.
“Kami memahami ini bukan hal mudah bagi daerah. Namun, pemerintah pusat tidak akan tinggal diam jika ada pemerintah daerah yang benar-benar terdampak. Kami siap memberikan pendampingan dan solusi agar pembangunan tetap berjalan,” ujar Menteri Dody.
Ia menambahkan, Kementerian PUPR tetap berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur di Bengkulu Utara meski di tengah keterbatasan anggaran.
Sementara itu, Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pembangunan daerah meskipun alokasi TKD mengalami penurunan.
“Walaupun dana TKD berkurang, pemerintah daerah tetap fokus memenuhi kebutuhan masyarakat. Program prioritas yang kita usulkan meliputi pembangunan jalan, jembatan, dan sekolah rakyat,” ujarnya.
Bupati Arie juga menekankan bahwa kebijakan pengalihan TKD bukan dimaksudkan untuk melemahkan daerah, melainkan mendorong tata kelola keuangan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Ia meminta seluruh kepala OPD tidak reaktif terhadap berkurangnya transfer TKD, tetapi segera melakukan simulasi efisiensi anggaran.
“Kita harus menata kembali belanja daerah agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemangkasan sebesar ini tentu berdampak pada APBD 2026, tapi kami memahami situasi keuangan nasional dan siap melaksanakan efisiensi dengan baik,” tegasnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa kebijakan efisiensi akan difokuskan pada pengurangan kegiatan operasional dan seremonial. “Yang terpenting, pelayanan publik harus tetap berjalan dan kebutuhan rakyat tetap terpenuhi,” pungkas Bupati Arie.
