Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan daerah berjuluk Bumi Merah Putih itu memperoleh alokasi elpiji bersubsidi sebanyak 52.138 metrik ton untuk tahun 2026. Kuota tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan elpiji 3 kilogram bagi masyarakat di sembilan kabupaten dan satu kota.
Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, R.A. Denni, mengatakan alokasi tersebut dinilai masih mencukupi jika melihat realisasi kebutuhan pada tahun sebelumnya. Namun demikian, pemerintah daerah tetap membuka peluang pengajuan tambahan kuota apabila di lapangan terjadi kekurangan.
“Kalau kita melihat dari 2025, sebenarnya kuota elpiji 3 kilogram ini cukup untuk satu tahun. Tetapi jika memang ada kekurangan, tentu akan kita ajukan tambahan alokasi ke pemerintah pusat,” kata Denni di Bengkulu, Kamis.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menerima surat resmi alokasi elpiji subsidi dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam surat tersebut, alokasi dibagi secara proporsional sesuai jumlah penduduk dan kebutuhan masing-masing daerah.
Rincian alokasi elpiji bersubsidi di Bengkulu antara lain Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 4.152 metrik ton, Bengkulu Tengah 3.342 metrik ton, Bengkulu Utara 6.915 metrik ton, Kabupaten Kaur 2.806 metrik ton, Kepahiang 3.824 metrik ton, dan Kota Bengkulu 12.479 metrik ton.
“Kota Bengkulu mendapatkan alokasi terbesar karena jumlah penduduknya lebih banyak,” ujar Denni.
Selain itu, Kabupaten Lebong memperoleh 2.997 metrik ton, Mukomuko 4.402 metrik ton, Rejang Lebong 6.522 metrik ton, serta Kabupaten Seluma 4.699 metrik ton. Total keseluruhan alokasi untuk Provinsi Bengkulu mencapai 52.138 metrik ton.
Denni menegaskan, Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama pihak terkait akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala guna memastikan penyaluran elpiji bersubsidi berjalan tepat sasaran.
“Penyaluran ini akan terus kita evaluasi. Nanti akan dilihat apakah kuota yang ada masih kurang atau sudah mencukupi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan,” katanya.
Pemerintah provinsi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan distribusi elpiji bersubsidi. Masyarakat diminta melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan indikasi pelanggaran atau penyaluran yang tidak sesuai ketentuan.
