Seluma – Anggota DPD RI Dapil Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M., kembali melanjutkan kegiatan reses dengan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Kali ini, pertemuan berlangsung di ruang kelas SDN 27 Seluma pada Rabu, 31 Juli 2025 pukul 14.00 WIB, dengan peserta para orang tua siswa sekolah tersebut.
Reses ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja anggota DPD RI ke daerah pemilihan yang berlangsung sejak 18 Juli hingga 6 Agustus 2025. Tujuannya adalah menjaring masukan, keluhan, serta harapan masyarakat untuk kemudian diperjuangkan melalui jalur legislasi dan advokasi kebijakan di tingkat pusat.
Dalam dialog tersebut, para orang tua menyampaikan sejumlah persoalan krusial di bidang pendidikan, terutama terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Banyak di antara mereka mengaku kecewa karena anak-anak berprestasi gagal masuk ke sekolah negeri favorit akibat aturan zonasi. Selain itu, keterbatasan akses terhadap sistem pendaftaran daring dan minimnya sosialisasi juga menjadi hambatan utama bagi masyarakat dalam mengikuti proses PPDB.
Kekhawatiran lain muncul terkait jarak sekolah lanjutan (SMP) dari tempat tinggal siswa yang dinilai cukup jauh, menimbulkan beban tambahan secara finansial dan waktu. Sejumlah orang tua juga mengeluhkan tentang lambatnya pencairan dana PIP, bahkan ada yang menyatakan belum pernah menerima bantuan tersebut meski tergolong tidak mampu.
Menanggapi berbagai aspirasi itu, Destita menyampaikan sejumlah langkah tindak lanjut, di antaranya mendorong evaluasi distribusi sekolah negeri dan aksesibilitasnya oleh pemerintah daerah dan pusat, serta memperkuat peran sekolah dasar sebagai pusat informasi PPDB. Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap data penerima PIP dan percepatan proses pencairannya melalui koordinasi dengan pihak sekolah dan bank penyalur.
Sebagai rekomendasi, Destita mengusulkan agar sistem zonasi dimodifikasi agar lebih adil dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan latar belakang sosial siswa. Pemerintah daerah juga didorong untuk menyiapkan kebijakan afirmatif bagi siswa tidak mampu dan berprestasi. Sementara untuk program PIP, perlu disusun pedoman sederhana yang mudah diakses orang tua, serta integrasi data yang lebih akurat untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.
Pertemuan berlangsung hangat dan penuh antusiasme, diakhiri dengan sesi foto dan makan bersama. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus penguatan komitmen Anggota DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi konstituennya, khususnya di bidang pendidikan dasar.
