Jakarta – Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Perjuangan, Dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed., bersama jajaran pengurus DPP serta DPW DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur melakukan audiensi dengan anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Ali Mahsun menyampaikan berbagai persoalan mendasar yang dihadapi pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku UMKM, khususnya terkait kebijakan revitalisasi dan penataan ruang publik yang kerap dilakukan tanpa solusi yang berpihak kepada usaha mikro. Ia mencontohkan kasus di Kabupaten Bekasi, di mana ribuan pedagang yang menempati bangunan liar digusur tanpa adanya penataan kembali yang manusiawi dan berkeadilan.
“Kami menolak keras penggusuran yang tidak menghadirkan solusi. Revitalisasi ruang publik harus disertai kebijakan afirmatif. Pemerintah daerah perlu menyediakan kuota minimal 30 persen area di alun-alun, taman, atau ruang publik bagi pedagang kecil. Negara tidak boleh abai terhadap rakyat kecil yang mencari nafkah halal untuk keluarga dan pendidikan anak-anaknya,” tegas Ali Mahsun, dokter lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta.
Ia juga menyoroti permasalahan akses permodalan bagi PKL dan UMKM yang kesulitan membayar cicilan akibat fluktuasi ekonomi. Menurutnya, pemerintah dan lembaga keuangan harus memberikan restrukturisasi dan keringanan kredit, bukan penagihan keras yang justru mematikan usaha rakyat kecil.
“Banyak PKL dan UMKM menunggak kredit bukan karena malas, tetapi karena daya beli menurun, biaya hidup naik, dan dampak pandemi masih terasa. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan solutif. Kami menitipkan aspirasi kepada Komisi VI DPR RI agar pemerintahan Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto segera merealisasikan PP 47/2024 tentang penghapusan utang 1 juta UMKM serta pelonggaran SLIK OJK, sehingga pelaku usaha kecil dapat kembali mengakses permodalan,” ujar mantan Pembantu Rektor Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang itu.
Menanggapi hal tersebut, Darmadi Durianto menyambut baik aspirasi yang disampaikan APKLI Perjuangan. Ia menilai, sektor informal memang membutuhkan perhatian serius dalam konteks pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Saya akan menampung dan membawa aspirasi ini ke pembahasan di Komisi VI. Negara harus berpihak kepada pelaku usaha kecil, terutama PKL yang menjadi bagian penting dari ekonomi rakyat. Kami akan dorong agar ada kebijakan yang lebih inklusif, baik dalam penataan ruang maupun akses pembiayaan,” kata Darmadi.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan organisasi rakyat seperti APKLI Perjuangan agar kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama antara APKLI Perjuangan dan Komisi VI DPR RI untuk terus berkomunikasi dan bersinergi memperjuangkan hak-hak ekonomi rakyat kecil, khususnya pedagang kaki lima dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
