Bengkulu – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Kantor BKKBN Bengkulu, Kamis (21/8/2025).
Diskusi ini melibatkan instansi perumus kebijakan daerah, OPD KB, serta kalangan akademisi dari Universitas Bengkulu (UNIB), Universitas Dehasen (UNIVED), dan Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB).
Direktur Pemaduan Kebijakan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Martin Suanta, SE., M.Si, menjelaskan kegiatan ini bertujuan menggali perspektif para pemangku kepentingan, sekaligus memvalidasi analisis awal berbasis data sekunder.
“FGD ini diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan serta tantangan spesifik tiap wilayah, baik di daerah dengan capaian tinggi maupun rendah dalam parameter kependudukan, pembangunan keluarga, dan KB,” kata Martin.
Martin menyebutkan penyusunan Kebijakan Asimetris Pengendalian Penduduk dilakukan melalui pemetaan wilayah (clustering) menggunakan 18 indikator. Di antaranya Total Fertility Rate (TFR), Age Specific Fertility Rate (ASFR), unmet need KB, rata-rata lama sekolah, tingkat kemiskinan, TPAK perempuan, TPT, indeks pembangunan keluarga (iBangga), rumah layak huni, hingga laju pertumbuhan penduduk.
Dari hasil kajian Tim Peneliti Universitas Indonesia, Bengkulu masuk dalam Clustering 4 dengan karakteristik TFR dan ASFR sedang, tingkat kemiskinan sedang, registrasi kematian rendah, IPM pada kategori sedang (71–74), serta prevalensi stunting cenderung sedang ke rendah.
Lebih lanjut, Martin menyoroti isu strategis di Bengkulu. Pada triwulan II, kontribusi Bengkulu terhadap PDRB Sumatera hanya 0,48 persen, terendah dibanding provinsi lain.
Tiga sektor dominan penyumbang PDRB Bengkulu adalah pertanian (31,2 persen), perdagangan (13,5 persen), serta transportasi dan pergudangan (10 persen). Namun demikian, kualitas SDM yang tergambar dari IPM masih di bawah rata-rata nasional, sementara tingkat kemiskinan menempati posisi kedua tertinggi di Sumatera setelah Aceh.
Berita Rakyat
