Bengkulu Selatan – Anggota DPD RI Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M menggelar kegiatan reses di Desa Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, 20 Juli 2025.
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda resmi anggota DPD RI sebagaimana tertuang dalam surat pimpinan DPD RI Nomor: B/RP.00.01/1947/DPDRI/VII/2025 tentang pelaksanaan tugas reses dari tanggal 18 Juli hingga 6 Agustus 2025.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat disampaikan kepada senator dari Bengkulu itu. Salah satunya adalah keluhan terhadap sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dianggap tidak adil, terutama bagi anak-anak dari desa terpencil yang jauh dari sekolah negeri unggulan.
Masyarakat juga menyoroti ketimpangan mutu pendidikan antara sekolah di daerah pinggiran dengan sekolah yang ada di pusat kecamatan atau kabupaten. Selain itu, muncul kekhawatiran terhadap arah revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang dinilai belum menjamin keberlangsungan pendidikan berbasis nilai lokal dan agama.
Di bidang kesejahteraan sosial, warga menyampaikan keresahan mengenai bantuan sosial dan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Banyak warga miskin yang seharusnya layak menerima bantuan namun tidak terdata dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN). Sosialisasi terkait pembaruan data sosial ekonomi juga dinilai minim, sehingga menyulitkan warga dalam memperbarui informasi mereka.
Menindaklanjuti berbagai keluhan tersebut, Destita menyatakan akan mengawal isu-isu ini ke tingkat pusat. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain mencari data sebaran sekolah dan peserta didik di wilayah Bengkulu Selatan untuk mendukung pemerataan pendidikan, memantau revisi UU Sisdiknas dengan membuka ruang konsultasi publik, serta mendorong Kementerian Sosial agar menyediakan mekanisme aduan langsung bagi warga yang mengalami kesalahan data.
Senator asal Bengkulu ini juga merekomendasikan agar pemerintah daerah meningkatkan infrastruktur pendidikan dan distribusi guru di wilayah pinggiran. Selain itu, skema afirmatif khusus dalam PPDB bagi siswa dari desa terpencil perlu dikembangkan oleh Kemendikbudristek, tidak semata-mata mengandalkan jarak geografis.
Terkait data kesejahteraan sosial, pemerintah daerah didorong untuk aktif memfasilitasi pemutakhiran data bersama aparat desa, serta mendesak Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan menyederhanakan proses pembaruan dan validasi data secara berkala.
Kegiatan reses ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan mempererat hubungan antara senator dengan masyarakat desa. Acara ditutup dengan pembagian souvenir, makan bersama, dan foto bersama warga yang hadir.
