Bengkulu – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu resmi memberlakukan moratorium atau penghentian sementara bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin mutasi masuk ke Kota Bengkulu. Kebijakan ini akan berlaku hingga waktu yang belum ditentukan.
Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi, mengatakan kebijakan ini diambil untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah, terutama terkait beban belanja pegawai.
“Baru dua bulan saya menjabat, sudah ada sekitar 20-an ASN masuk ke Kota Bengkulu. Kalau terus dibiarkan, bisa ratusan. Ini tentu memberatkan APBD, makanya kita hentikan dulu,” ujar Dedy.
Menurut Dedy, banyak ASN dari luar daerah mengajukan pindah karena tunjangan kinerja (TPP) di Kota Bengkulu lebih tinggi dibanding daerah asal.
“Saya telisik, ternyata Eselon III di kota ini bisa setara tunjangannya dengan Eselon II di kabupaten. Wajar kalau banyak yang ingin pindah. Tapi kalau dibuka terus, APBD bisa jebol,” tegasnya.
Saat ini, Pemkot Bengkulu sudah menanggung 183 PNS baru hasil seleksi nasional, serta sekitar 2.000 pegawai PPPK yang penggajiannya juga berasal dari APBD. Dalam waktu dekat, PPPK tahap I dan II juga akan mulai aktif.
“Kita harus realistis. Kecuali untuk dokter, tenaga ahli, atau pejabat Eselon II yang memang dibutuhkan, mutasi sementara kita tutup,” tandas Dedy.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi dan pengendalian belanja daerah, sejalan dengan arahan pemerintah pusat. Pemkot Bengkulu menegaskan, prioritas saat ini adalah menjaga stabilitas fiskal sambil tetap memperkuat pelayanan publik.
＼ Get the latest news ／
