Bengkulu – Wakil Walikota Bengkulu Ronny PL Tobing selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Bengkulu optimis angka stunting di Kota Bengkulu kembali turun hingga satu digit (4 persen) bahkan zero stunting.
Optimistis ini berdasarkan segala upaya yang dikerahkan seluruh pihak/stakeholder dengan komitmen penuh dalam menurunkan angka stunting di Kota Bengkulu hingga ‘Zero Stunting’.
“Secara terus menerus, ke depan Pemerintah Kota menargetkan kasus stunting hingga diangka zero kasus,” ujar Ronny.
Dijelaskan Ronny, upaya Pemerintah Kota dalam menekan angka stunting ini juga sejalan dengan program dari pemerintah pusat.
Salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan menciptakan generasi Indonesia yang cerdas dan berkualitas.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu Dewi Dharma mengatakan, penurunann stunting merupakan komitmen bersama. Ini melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai sektor, dengan tujuan untuk mencapai target percepatan penurunan stunting yang telah ditetapkan.
“Hal ini bukan hanya capaian angka, tetapi bagian dari komitmen kita semua untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” jelas Kepala DP3P2KB Kota Bengkulu Dewi Dharma, Kamis (24/4/25).
Ia mengungkapkan, penurunan stunting ialah hasil dari berbagai upaya yang konsisten dan terintegrasi. Pihaknya terus memberikan pemahaman kepada keluarga yang berisiko stunting, terutama tentang pentingnya pencegahan sejak dini. Karena menurutnya edukasi menjadi kunci utama dalam menciptakan kesadaran.
Adapun program-program seperti penyuluhan kesehatan, pemberian asupan gizi tambahan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi langkah strategis yang dilakukan Pemkot Bengkulu bersama stakeholder.
“Kita menargetkan angka stunting dapat kembali turun menjadi 4%, dengan harapan besar untuk mencapai Zero Stunting,” tegasnya.
Penurunan angka stunting ini juga menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia berkualitas. (**)