Bengkulu — Pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan fokus pembangunan tahun 2026 pada pembenahan infrastruktur, termasuk transportasi darat, pelabuhan, dan penguatan sektor pertanian. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2026, yang digelar di Gedung Serba Guna Pemprov Bengkulu, Kamis (17/4).

Musrenbang tersebut dihadiri Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, perwakilan Kemendagri, Staf Menteri PPN/Bappenas, Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi, serta seluruh bupati atau perwakilannya.

“Kita ingin pembenahan infrastruktur, termasuk pelabuhan. Ada persoalan alur pelabuhan yang dikelola PT Pelindo, seolah-olah ada dan tidak ada. Revitalisasi pelabuhan ini sudah direspons Dirut Pelindo, dengan alokasi dana sekitar Rp1 triliun, targetnya selesai dalam 2–3 tahun,” ujar Helmi.

Helmi juga mengungkapkan bahwa pihak swasta mulai tertarik membangun pelabuhan baru, termasuk di Kabupaten Bengkulu Utara.

Terkait jalan rusak, terutama di wilayah perbukitan akibat truk batu bara melebihi tonase, Helmi menyebut diperlukan anggaran sekitar Rp2,5 triliun untuk memperbaiki jalan provinsi. Proyek ini juga ditargetkan rampung dalam tiga tahun.

Baca Juga:  Gubernur Bengkulu Tinjau Warga Terdampak Gempa di Betungan, Percepat Pembangunan Rumah Rusak

Di sektor pertanian, Pemprov Bengkulu mendorong model konservasi hutan dengan tetap memberi manfaat ekonomi, seperti penanaman kopi di hutan lindung. “Kita siapkan 80 ribu hektare lahan kopi berstandar internasional. Tahun 2026, investor dari Vietnam siap masuk ke Bengkulu,” jelasnya.

Jalan tol juga masuk dalam prioritas Musrenbang, dengan dukungan konkret dari Kemendagri, Bappenas, dan Ketua DPD RI agar program yang dirancang terealisasi tahun 2026. (Red)