Razikin: Wapres Pengganti Gibran Harus Jadi Perekat Koalisi dan Penjaga Stabilitas

Jakarta – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai akan membuka dinamika baru dalam peta politik nasional. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada tantangan untuk memastikan proses pengisian jabatan wakil presiden berjalan sesuai konstitusi sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan.

Direktur Eksekutif Monas Syndicate, Razikin, S.H.I., S.H., M.H., M.I.P., mengatakan penentuan calon wakil presiden pengganti tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan politik praktis, kedekatan personal, maupun kompromi antarelite. Indonesia membutuhkan sosok dengan integritas, kapasitas kepemimpinan, rekam jejak yang baik, serta kemampuan menjembatani berbagai kepentingan politik.

“Presiden Prabowo tidak sekadar membutuhkan pengganti Gibran, tetapi mitra konstitusional yang mampu menjadi perekat koalisi, menjaga stabilitas politik, dan memastikan kesinambungan agenda pembangunan nasional,” ujar Razikin.

Ia menyebutkan setidaknya ada empat alternatif sumber kandidat wakil presiden, yakni internal Partai Gerindra, partai-partai koalisi pemerintahan, kekuatan politik di luar koalisi, serta kalangan profesional dan teknokrat. Namun, latar belakang politik bukan satu-satunya ukuran dalam menentukan figur yang akan menduduki jabatan tersebut.

Menurut Razikin, integritas, kompetensi, pemahaman tata negara, ekonomi, geopolitik, serta komitmen terhadap pemberantasan korupsi harus menjadi pertimbangan utama. Hal ini penting agar wakil presiden terpilih memiliki kapasitas kenegaraan dan mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk kepentingan masyarakat.

“Jangan sampai pengisian jabatan wakil presiden hanya menjadi transaksi politik elite. Figur yang dipilih harus memiliki legitimasi, kapasitas kenegaraan, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat,” katanya.

Razikin juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan kelembagaan antara presiden dan wakil presiden. Keduanya harus menjadi mitra yang saling mendukung dalam menjalankan pemerintahan, bukan justru menciptakan dualisme kepemimpinan maupun rivalitas kekuasaan.

Terkait mekanisme pengisian jabatan, ia menegaskan proses tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

“Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kualitas kepemimpinan nasional. Wakil presiden ideal bukan hanya orang kedua dalam pemerintahan, melainkan figur yang mampu memperkuat institusi negara, merawat konsensus politik, dan mengawal pembangunan secara berkelanjutan,” tutur Razikin.