Bengkulu — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu terus mengawal percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik kepada pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang kesehatan, keluarga berencana, pengawasan obat dan makanan, literasi, kebudayaan, serta perlindungan perempuan dan anak.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Mohammad Irfan Surya Wardana mengatakan progres penyaluran DAK Non-Fisik menunjukkan tren positif, namun percepatan tetap diperlukan agar anggaran dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
“Ke depannya, DJPb terus mendorong agar Pemda senantiasa mempertahankan kinerja prima serta melakukan percepatan pemenuhan dokumen persyaratan administratif,” ujar Irfan.
Sejumlah program yang dibiayai DAK Non-Fisik telah disalurkan ke pemerintah daerah, di antaranya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas, BOK Keluarga Berencana, BOK Pengawasan Obat dan Makanan, Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah, serta layanan perlindungan perempuan dan anak.
Di tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu, misalnya, BOK Dinas memiliki pagu Rp5,44 miliar dengan realisasi Rp2,13 miliar, sementara BOP Museum Rp1 miliar telah terealisasi Rp500 juta dan BOP Taman Budaya Rp2 miliar terealisasi Rp1 miliar.
Irfan mengatakan optimalisasi penyaluran DAK Non-Fisik membutuhkan sinergi antara DJPb dan seluruh pemerintah daerah. Menurutnya, percepatan serapan anggaran penting agar program kesehatan, literasi, kebudayaan, dan perlindungan sosial dapat berjalan tepat waktu dan manfaatnya dirasakan masyarakat secara maksimal.
