Bengkulu — Sekitar 2.000 kendaraan angkutan barang tercatat melintas keluar dan masuk wilayah Provinsi Bengkulu setiap hari. Tingginya aktivitas tersebut mendorong Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Bengkulu mengusulkan pembangunan terminal khusus angkutan barang.
Kepala BPTD Kelas III Bengkulu, Dinda, mengatakan keberadaan terminal diperlukan untuk mengatur kendaraan bertonase besar, terutama saat melakukan bongkar muat. Selama ini, aktivitas tersebut masih berpotensi berlangsung di badan atau sisi jalan yang dapat mengganggu lalu lintas.
“Dari hasil survei ini, kami berharap Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah dapat membuat satu terminal barang, sehingga kendaraan bertonase dan angkutan barang bisa melakukan bongkar muat di tempat yang sudah ditentukan,” ujar Dinda, Sabtu (5/9/2026).
Usulan itu tidak terlepas dari hasil survei lalu lintas harian rata-rata (LHR) yang dilakukan BPTD Kelas III Bengkulu. Pendataan dilakukan pada sejumlah jalur yang menjadi akses kendaraan angkutan barang dari dan menuju Bengkulu, termasuk Jembatan Timbang Lubuklinggau, Lubuk Sumbar, Kaur-Lampung dan Kepahiang-Pagar Alam.
Menurut Dinda, terminal barang akan menjadi tempat yang lebih sesuai untuk kegiatan menaikkan dan menurunkan muatan. Penataan tersebut diperlukan agar kendaraan tidak berhenti sembarangan dan menghambat pergerakan kendaraan lainnya.
“Jangan sampai kendaraan angkutan barang menurunkan atau menaikkan barang di sembarang tempat. Ini bisa membahayakan penumpang atau pengguna jalan lainnya,” katanya.
Selain mengantisipasi gangguan lalu lintas, penataan angkutan barang juga berkaitan dengan keselamatan dan ketahanan jalan. Kendaraan bertonase besar yang beroperasi dan berhenti di ruas jalan secara intensif berpotensi memberikan tekanan lebih besar terhadap infrastruktur.
Dinda mengatakan pembangunan terminal barang membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama terkait penyediaan lahan. BPTD telah menyampaikan usulan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk ditindaklanjuti.
“Usulan ini sudah kami sampaikan ke pemerintah daerah. Harapannya nanti pemerintah daerah bisa menyiapkan atau menghibahkan lahan apabila dari Kementerian Perhubungan sudah memberikan persetujuan,” jelasnya.
BPTD berharap pembangunan terminal dapat menjadi solusi untuk menata mobilitas kendaraan angkutan barang di Bengkulu. Keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan mendukung distribusi barang sekaligus mengurangi potensi gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan dan kerusakan infrastruktur.
