Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah tahun 2027. Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Balai Raya Semarak, Selasa (18/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Bengkulu menetapkan fokus pembangunan 2027 pada akselerasi pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya itu diarahkan melalui peningkatan infrastruktur, penguatan pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan daya saing daerah.
Gubernur Helmi Hasan mengatakan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi faktor penting dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan. Enam isu strategis yang menjadi perhatian meliputi tata kelola pemerintahan, ketahanan pangan, ekonomi dan daya saing, infrastruktur dan konektivitas, lingkungan dan kebencanaan, serta pembangunan sumber daya manusia yang inklusif.
Dari isu strategis tersebut, pemerintah merumuskan tujuh prioritas pembangunan 2027, yakni tata kelola pemerintahan yang bersih, harmoni lingkungan, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan akses masyarakat madani, pengembangan ekonomi rakyat melalui hilirisasi, kemandirian pangan, serta pengembangan wisata hijau.
“Koordinasi ini diperlukan karena ada program prioritas pemerintah pusat yang harus mendapat pengawalan ketat dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Begitu juga program pemerintah provinsi melalui APBD provinsi yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kabupaten/kota. Demikian pula masukan dan usulan dari kabupaten/kota harus didengar oleh pemerintah provinsi,” ujar Helmi Hasan.
Rapat tersebut juga membahas program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota. Melalui Komite Bersama Sosial Bersatu (KBSB) Bengkulu, sejumlah program fisik dan nonfisik disiapkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Program tersebut antara lain pembangunan sumur bor untuk desa yang memiliki keterbatasan air bersih, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), perbaikan sekolah dan madrasah, pembangunan fasilitas MCK dan jambanisasi, rehabilitasi rumah ibadah, serta pemasangan kincir pembangkit listrik mikrohidro di wilayah yang belum terjangkau listrik dan memiliki potensi sumber daya air.
Dalam rapat tersebut, Helmi juga menyampaikan capaian Provinsi Bengkulu dalam pengendalian inflasi dan penurunan angka pengangguran. Atas capaian tersebut, Pemprov Bengkulu menerima penghargaan nasional dari Kementerian Dalam Negeri RI yang diserahkan di Palembang pada 26 April 2026.
Sebagai bentuk apresiasi, Provinsi Bengkulu memperoleh dana bantuan pemerintah sebesar Rp6 miliar. Dana tersebut akan mendukung pelaksanaan kegiatan “Semarak Merah Putih” yang digelar di 12 titik pada sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.
Helmi menjelaskan, rangkaian Semarak Merah Putih akan dimulai di Kabupaten Kaur pada Kamis (20/8/2026) dan berlangsung selama 10 hari. Kegiatan tersebut akan diisi berbagai agenda seni dan budaya serta pemberdayaan pelaku UMKM dengan menghadirkan sejumlah artis nasional.
“Event Semarak Merah Putih akan digelar perdana di Kabupaten Kaur mulai Kamis, 20 Agustus, dan akan berlangsung selama sepuluh hari. Ada artis nasional dan banyak kegiatan, mulai dari seni budaya. UMKM juga disediakan tempat untuk berjualan. Setelah di Kabupaten Kaur, kegiatan akan dilaksanakan secara bergilir di kabupaten dan kota yang ada di Bengkulu. Untuk itu, kami mengundang masyarakat untuk datang dan meramaikan acara tersebut,” demikian Helmi Hasan.
