Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat Tim Percepatan Akses Daerah (TPAD) untuk membahas kesiapan keberangkatan jemaah haji sekaligus penguatan peran media dalam mendukung program pemerintah. Rapat dipimpin Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Khairil Anwar, di Ruang Rapat Merah Putih Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (6/4).
Dalam rapat tersebut dibahas kesiapan keberangkatan jemaah haji Provinsi Bengkulu yang dijadwalkan pada 24 April 2026. Khairil Anwar menjelaskan, pemerintah provinsi telah melaksanakan proses lelang transportasi udara dari embarkasi antara menuju embarkasi penuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah.
Menurutnya, pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab memfasilitasi pemberangkatan jemaah dari embarkasi antara menuju embarkasi penuh. Namun, pelaksanaan tahun ini menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait efisiensi anggaran serta dampak konflik global yang memicu kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur). Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya penawaran harga dari maskapai penerbangan.
“Kondisi ini menempatkan kita pada dua situasi, yakni adanya efisiensi anggaran, namun di sisi lain terjadi kenaikan biaya yang cukup signifikan,” ujar Khairil.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk tetap mengutamakan pelayanan kepada jemaah haji tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam rapat itu, pemerintah bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait membahas berbagai opsi untuk memenuhi kebutuhan tambahan anggaran.
“Yang terpenting, kita pastikan tahun ini jemaah haji Bengkulu tetap berangkat sesuai jadwal dan tetap menggunakan transportasi udara,” tegasnya.
Selain membahas penyelenggaraan ibadah haji, rapat juga menyinggung peran media dalam mendukung program pemerintah. Khairil berharap media tidak hanya berperan dalam publikasi kegiatan, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol terhadap program-program strategis.
“Kami berharap media tidak hanya memberitakan, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan. Ke depan akan dirumuskan mekanisme yang tepat agar peran tersebut dapat berjalan optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu, Nelly Alesa, menyampaikan komitmen pihaknya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
“Kominfo akan terus memperkuat dukungan pemerintah provinsi dalam keterbukaan informasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, dan media, diharapkan berbagai program strategis daerah, termasuk penyelenggaraan ibadah haji, dapat berjalan optimal, transparan, dan tepat sasaran.
