Bengkulu – STIKes Tri Mandiri Sakti menggelar kuliah pakar bertema Digital Transformation in Public Health: Sinergi Artificial Intelligence dan Pengendalian Resistensi Antimikroba. Kegiatan ini diikuti 50 mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat dan menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah dan akademisi.
Kegiatan dibuka oleh Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat STIKes Tri Mandiri Sakti, Rina Aprianti, SKM, MPh. Ia menegaskan transformasi digital menjadi kebutuhan strategis dalam menghadapi tantangan kesehatan global, termasuk meningkatnya resistensi antimikroba. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan praktisi dinilai penting untuk memperkuat sistem kesehatan berbasis teknologi.
Narasumber pertama, Yunika Sary, S.Farm., M.Si., Apt, Ketua Tim Sertifikasi BPOM Bengkulu, memaparkan pengendalian resistensi antimikroba melalui pengawasan pengelolaan obat. Ia menyampaikan resistensi antimikroba merupakan ancaman serius yang berdampak pada peningkatan angka kesakitan, kematian, dan beban ekonomi. Secara global, resistensi antimikroba menyebabkan lebih dari 1,27 juta kematian pada 2019 dan berpotensi terus meningkat jika tidak dikendalikan.
Faktor pemicu resistensi antara lain penggunaan antibiotik tidak rasional, konsumsi tanpa resep, peredaran antibiotik substandar atau palsu, serta penggunaan di sektor peternakan yang tidak sesuai ketentuan. Permasalahan ini memerlukan pendekatan One Health yang melibatkan sektor kesehatan manusia, hewan, lingkungan, dan pangan. BPOM berperan melalui pengawasan registrasi dan distribusi obat, patroli siber, pemeriksaan lintas sektor, serta edukasi penggunaan antibiotik secara bijak.
Narasumber kedua, Muhamad Anggi Pratama, S.Sos., M.A.P dari Universitas Bengkulu, menjelaskan transformasi tata kelola pemerintahan digital di bidang kesehatan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan dinilai mampu memperkuat sistem surveilans serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Sementara itu, narasumber ketiga, Yoan Berliana Siregar, M.A.P dari Universitas Bengkulu, menyoroti pentingnya kebijakan publik adaptif dalam pengendalian resistensi antimikroba. Integrasi teknologi digital dan kolaborasi lintas sektor dinilai dapat meningkatkan pemantauan penggunaan antibiotik dan perumusan kebijakan kesehatan berbasis bukti.
Kuliah pakar berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari mahasiswa. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memahami urgensi transformasi digital kesehatan publik serta mampu berperan aktif dalam pengendalian resistensi antimikroba secara kolaboratif dan inovatif.
