Bengkulu – Di balik angka statistik kemiskinan, tersimpan kisah perjuangan keluarga—ibu yang menjaga kesehatan anaknya, ayah yang berjuang memenuhi kebutuhan rumah tangga, hingga remaja yang berharap masa depannya tak terhenti oleh keterbatasan. Pada titik inilah pembangunan keluarga berkualitas menemukan relevansinya, bukan sekadar sebagai program sosial, melainkan strategi pembangunan jangka panjang.
Kepala BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari, S.H., M.H., menegaskan bahwa pembangunan keluarga berkualitas merupakan fondasi utama dalam pengentasan kemiskinan dan percepatan pembangunan daerah. Keluarga yang sehat, terencana, berpendidikan, serta berdaya secara ekonomi akan melahirkan sumber daya manusia unggul sebagai penggerak pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Zamhari saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional pada Pelantikan DPD Ikatan Administrasi Publik Indonesia (IAPA) Bengkulu Periode 2026–2029, yang dihadiri para dekan dan akademisi di Universitas Bengkulu, Senin (2/2/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu pada Maret 2025 tercatat sebesar 12,08 persen atau 252,97 ribu jiwa. Angka tersebut menurun 0,44 poin dibanding periode sebelumnya. Meski demikian, tingkat kemiskinan Bengkulu masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 8,47 persen, menunjukkan tantangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang masih perlu mendapat perhatian serius.
Zamhari menjelaskan, dalam teori kebijakan publik dan ekonomi pembangunan, kualitas keluarga memiliki keterkaitan erat dengan sektor pendidikan, kesehatan, stabilitas ekonomi, dan relasi sosial. Faktor-faktor tersebut berpengaruh langsung terhadap keberhasilan program pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, kemiskinan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dari persoalan yang berkelindan dalam keluarga, seperti kesehatan ibu dan anak, rendahnya pendidikan, serta keterbatasan akses ekonomi. Karena itu, pembangunan keluarga menjadi pintu masuk strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan.
“Keluarga adalah titik awal pembangunan manusia. Jika keluarga kuat, sehat, dan terencana, maka risiko kemiskinan dapat ditekan sejak dini,” ujarnya.
Ia menambahkan, upaya menekan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui bantuan sesaat. Intervensi harus menyentuh hulu kehidupan masyarakat, yakni keluarga sebagai unit terkecil pembangunan.
Zamhari juga menekankan pentingnya pengendalian pertumbuhan penduduk dan pengaturan jarak kelahiran sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia. Melalui program pembangunan keluarga, pemerintah hadir sejak fase awal kehidupan, mulai dari pendewasaan usia perkawinan, perencanaan kehamilan, pemenuhan gizi, pengasuhan anak, hingga pendidikan keluarga.
Program Bangga Kencana, lanjutnya, tidak semata mengatur kelahiran, tetapi membangun kualitas hidup keluarga secara menyeluruh. Terdapat tiga fokus utama, yakni pengendalian angka kelahiran melalui pemakaian kontrasepsi modern dan jangka panjang, edukasi tentang keluarga kecil berkualitas, serta peningkatan akses layanan keluarga berencana di wilayah miskin, terpencil, dan rentan.
“Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak seimbang dengan daya dukung ekonomi sering kali memperparah kemiskinan,” jelasnya.
Selain itu, Kemendukbangga/BKKBN melalui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengembangkan program penguatan ketahanan dan fungsi keluarga. Program ini bertujuan menciptakan rasa aman, tenteram, dan bahagia melalui peningkatan kesejahteraan lahir dan batin, termasuk peningkatan kualitas anak melalui akses informasi, pendidikan, penyuluhan, serta layanan pengasuhan dan perkembangan anak.
Zamhari menilai, keluarga yang memiliki perencanaan hidup matang cenderung lebih sejahtera dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan serta kesehatan anak. Dampaknya, daerah dapat menikmati bonus demografi yang berkualitas, bukan sekadar peningkatan jumlah penduduk usia produktif tanpa kesiapan.
Manfaat pembangunan keluarga berkualitas mulai dirasakan daerah, antara lain penurunan angka stunting, meningkatnya derajat kesehatan, membaiknya partisipasi pendidikan, serta meningkatnya produktivitas masyarakat.
“Kualitas keluarga sangat menentukan laju pembangunan daerah. SDM yang sehat dan cerdas akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi beban sosial pemerintah,” tambahnya.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan keluarga berkualitas membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, sektor kesehatan dan pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat, hingga kader di tingkat desa.
“Pembangunan keluarga harus dilakukan secara kolaboratif. Ketika semua pihak bergerak bersama, keluarga tidak lagi menjadi objek bantuan, melainkan subjek utama pembangunan,” pungkas Zamhari.
