Jakarta – Mantan Wakil Kepala BSSN sekaligus Anjak Utama Lemdiklat Polri, Komjen Pol. (Purn) Drs. Dharma Pongrekun, kembali menyuarakan pandangannya terkait arah kelembagaan Polri. Dalam perbincangan santai bersama pewarta pada (1/12/2025), Dharma menegaskan ketidaksetujuannya terhadap gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian.
Ia memandang langkah tersebut justru bisa menghilangkan independensi Polri yang selama ini menjadi kekuatan institusi. “Kalau di bawah kementerian, janganlah,” ujarnya menegaskan.
Menurut Dharma, persoalan ini tidak berhenti pada ranah struktural semata. Ia memandang bahwa kemandirian Polri sangat dipengaruhi oleh kekompakan internal. Tanpa kesatuan visi, posisi apa pun yang diberikan kepada Polri akan rawan diganggu kepentingan tertentu. Karena itu, ia mengusulkan agar Polri berdiri sejajar dengan kementerian, atau diformat sebagai lembaga tersendiri sebagaimana BIN, BNN, atau BSSN, sehingga ruang gerak dan tanggung jawabnya tetap terjaga.
Ia juga menyoroti panjangnya rantai birokrasi yang masih menghambat kerja organisasi. Bagi Dharma, struktur Mabes Polri perlu diringkas, dibuat lebih padat dan terintegrasi agar pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan lambat.
Reformasi struktural ini, menurutnya, tidak cukup tanpa dukungan pemenuhan kesejahteraan anggota sejak mulai berdinas hingga pensiun. Dharma menilai, anggota akan lebih mudah menjaga integritas bila kebutuhan dasar mereka terpenuhi, termasuk kepemilikan rumah sebagai penopang wibawa dan stabilitas keluarga.
Di sisi lain, Dharma menggambarkan tantangan yang kini membayangi Polri. Ia melihat masih adanya kecenderungan sebagian pihak menjadikan polisi sebagai alat kekuasaan, bukan alat negara. Persepsi bahwa para jenderal tidak membela anggotanya juga kerap muncul, meski ia percaya masih banyak pimpinan yang justru memikirkan nasib personel di lapangan.
Gelombang globalisasi dan dinamika politik pun disebut sering menempatkan Polri berhadapan dengan masyarakat, terutama dalam aksi unjuk rasa yang tak jarang berujung konflik. Masalah narkoba, yang ia sebut sebagai lingkaran “uang panas”, juga terus menjadi pekerjaan besar yang belum terselesaikan tuntas.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Dharma menekankan perbaikan karakter dan mental personel. Baginya, institusi dibangun oleh manusia, sehingga pembenahan moral harus berjalan seiring reformasi sistem.
Ia mendorong penggunaan laporan kegiatan harian sebagai salah satu mekanisme kontrol agar setiap tugas anggota dapat ditelusuri dengan jelas dan menghindarkan tuduhan penyalahgunaan kewenangan.
Dalam kesempatan itu, Dharma turut menyinggung Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian bentukan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku sempat dimintai pandangan oleh salah satu anggota komisi dan berharap figur-figur senior, terutama mantan Kapolri, tetap konsisten memperjuangkan Polri yang mandiri, tidak terjebak tarik-menarik politik, dan tetap menempatkan pelayanan masyarakat sebagai tujuan utama.
Dharma Pongrekun menunjukkan kecintaan yang masih kuat terhadap institusi tempat ia lama berkarier. Sikapnya yang menolak Polri dibawa ke bawah kementerian, dorongan untuk memperkuat konsep community policing, serta seruannya untuk meningkatkan integritas dan transparansi menegaskan bahwa ia ingin Polri tetap berdiri tegak sebagai institusi yang mampu melayani sekaligus melindungi.
“Saya bersedia bersuara untuk Polri, dengan catatan Polri punya konsep yang jelas dalam memperbaiki diri,” tutupnya dengan penuh keyakinan.
