Jakarta – Desakan agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) lebih aktif memviralkan bantuan pemerintah mencuat dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI.
Beberapa anggota dewan menilai informasi mengenai penanganan bencana oleh negara kerap kalah gaung dibanding aksi gotong royong masyarakat yang lebih cepat viral di media sosial.
Di tengah perdebatan tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal MI, yang akrab disapa Deng Ical, menyampaikan pandangan berbeda. Ia menegaskan bahwa membandingkan bantuan pemerintah dengan solidaritas masyarakat adalah narasi keliru yang tidak perlu dipertentangkan.
“Saya kira justru disitulah kekuatan masyarakat, itulah supremasi rakyat. Dan ini wajar karena memang kita ini abdi rakyat, bukan sebaliknya,” ujar Deng Ical di Jakarta, Selasa, 9 Desember 2025.
Mantan Wakil Wali Kota Makassar itu menekankan bahwa ketangguhan masyarakat untuk saling membantu tanpa fasilitas negara merupakan modal sosial yang harus disyukuri, bukan dipandang sebagai kompetisi dengan pemerintah.
“Rakyat tanpa dibekali fasilitas apa pun oleh negara ternyata mampu memberikan bantuan. Itu seharusnya kita syukuri bahwa sikap gotong royong, saling membantu antar sesama masih ada dan terbukti kokoh di antara anak bangsa,” lanjutnya.
Deng Ical menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir dalam kondisi apa pun, terutama ketika terjadi bencana seperti banjir bandang, tanpa menunggu pencitraan atau viralisasi di media sosial.
“Pemerintah tanpa diviralkan pun ya wajib bantu masyarakat, siapapun itu, apalagi yang terdampak bencana banjir bandang,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi antara negara dan rakyat, bukan saling mempertanyakan siapa yang paling terlihat dalam memberikan bantuan.
“Gotong royong adalah identitas bangsa yang tidak boleh hilang,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk lebih proaktif dan masif dalam menyebarkan informasi mengenai kinerja pemerintah dalam penanganan bencana, khususnya banjir dan longsor di Sumatra.
Desakan keras ini disampaikan Endipat saat rapat kerja bersama Komdigi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Menurut Endipat, minimnya informasi yang tersebar membuat kerja keras pemerintah, termasuk bantuan triliunan rupiah, seolah-olah tenggelam oleh viralnya donasi yang digalang pihak lain. Kondisi ini bahkan cenderung memunculkan anggapan bahwa pemerintah tidak bergerak.
Deng Ical mendukung sepenuhnya masukan Endipat dalam konteks mendorong pemerintah mengoptimalkan komunikasi publik, terutama untuk menciptakan optimisme dan solidaritas Rakyat terhadap korban bencana.
“Apalagi warga Indonesia menjadi warga negara paling dermawan sedunia selama lima tahun berturut-turut, sesuai hasil indeks kedermawanan dunia,” pungkasnya.
Deng Ical mendukung sepenuhnya masukan Endipat dalam konteks mendorong pemerintah mengoptimalkan komunikasi publik, terutama untuk menciptakan optimisme dan solidaritas Rakyat terhadap korban bencana.
“Apalagi warga Indonesia menjadi warga negara paling dermawan sedunia selama lima tahun berturut-turut, sesuai hasil indeks kedermawanan dunia,” pungkasnya.
