Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dengan target menjangkau 82,9 juta anak sekolah dan ibu hamil. Program ini digadang sebagai langkah strategis mencetak generasi emas Indonesia. Pagu anggaran yang disiapkan dalam APBN 2026 pun sangat besar, mencapai sekitar Rp335 triliun.
Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., menegaskan pihaknya tidak rela jika program tersebut tidak berjalan maksimal, apalagi mengalami kegagalan. Namun, ia mengungkapkan bahwa realitas di lapangan menunjukkan banyak persoalan.
Hingga 8 September 2025, serapan anggaran MBG baru Rp13 triliun atau 18,3 persen dari total Rp71 triliun anggaran 2025. Di sisi lain, tercatat 5.320 kasus keracunan anak sekolah, lebih dari 5.000 SPPG fiktif, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran.
“Seolah-olah program ini menciptakan kongkalikong baru antara pemilik modal, penguasa, dan kroninya. UMKM pun sulit terlibat karena keterbatasan modal. Padahal MBG seharusnya berpihak pada ekonomi rakyat kecil, termasuk PKL dan UMKM,” tegas Ali Mahsun di Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Ia menambahkan, dari pagu Rp15.000 per anak per hari, hanya sekitar Rp10.000 yang benar-benar untuk pemenuhan gizi, sementara Rp5.000 dialokasikan ke investor, yayasan, dan transportasi.
Menurutnya, jika kantin sekolah, pelaku kuliner sekitar sekolah, serta PKL UMKM dilibatkan, manfaatnya akan lebih besar bagi anak sekolah dan ibu hamil. Selain itu, risiko KKN dan keracunan juga bisa ditekan.
“Untuk itu, kami mendukung penuh Presiden agar segera melakukan evaluasi total terhadap MBG. Jangan sampai anggaran besar Rp335 triliun di APBN 2026 justru menimbulkan masalah dan memperbesar risiko kegagalan,” pungkas Ali Mahsun, yang juga dikenal sebagai Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI).
＼ Get the latest news ／
