Jakarta – Pasar rakyat merupakan warisan budaya sekaligus kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Keberadaannya wajib dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan agar mampu maju dan unggul menghadapi tantangan di era ekonomi digital.
Saat ini, pasar rakyat melibatkan tidak kurang dari 17 juta pelaku ekonomi rakyat, mulai dari pedagang kaki lima (PKL) hingga UMKM, yang tersebar di 17 ribu pasar di seluruh Indonesia.
Lebih dari sekadar penggerak utama 95 persen rantai pasok pangan dan bahan baku usaha, pasar rakyat juga menjadi jantung ekonomi Indonesia. Karena itu, revitalisasi pasar berbasis inovasi tematik serta integrasi dengan moda transportasi, sistem digital, PKL, UMKM, dan masyarakat sekitar menjadi kebutuhan mendesak.
Langkah ini diyakini dapat meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.
Gerakan Pasar Rakyat (GPR) yang dicanangkan pada 22 Juli 2025 di Pasar Santa, Jakarta Selatan, oleh Gubernur Pramono Anung Wibowo menjadi momentum awal untuk mewujudkan hal tersebut.
Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia Perjuangan (APKLI-P), dr. Ali Mahsun ATMO, M Biomed., menegaskan bahwa mewujudkan pasar rakyat yang modern, terintegrasi, dan kuat memang tidak semudah membalik telapak tangan.
Namun, hal ini bisa dicapai dengan penanganan khusus melalui pendekatan integratif dan komprehensif berbasis ekonomi, bisnis, dan profesional, dengan sistem tata kelola yang terpusat. Karena itu, keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Pasar Rakyat Indonesia dinilai sangat mendasar, penting, dan strategis.
Dalam Konsinyering GPR di Jakarta, 12 September 2025, disepakati dua hal utama. Pertama, peluncuran Satgas Pasar Rakyat Indonesia akan digelar di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, pada 8 September 2025.
Kedua, APKLI-P mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar Satgas Pasar Rakyat Indonesia ditetapkan sebagai lembaga negara melalui Peraturan Presiden (Perpres) atau Keputusan Presiden (Kepres), mengingat saat ini statusnya masih sebagai badan otonom APKLI-P.
Ia menegaskan tidak ada tujuan lain dari semua ini kecuali memastikan Indonesia sukses menyambut puncak bonus demografi 2030 dengan menghadirkan 100 juta PKL dan UMKM unggul.
“Dengan begitu, Indonesia 2045 dapat terwujud sebagai bangsa yang maju, transformatif, adil, dan makmur,” pungkas Ali Mahsun yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995–1998, Sekretaris Lembaga Sosial Mabarrot PBNU 2000–2005, Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI), sekaligus Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERI).
