Kepahiang – Wakil Bupati Kepahiang, Ir. H. Abdul Hafizh, M.Si., meminta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi usulan pembangunan jalan penghubung Desa Cinta Mandi–Langgar Jaya sepanjang 17 kilometer kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Usulan tersebut disampaikan Abdul Hafizh dalam dialog daring melalui program Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah (Reboan OTDA) bersama Direktur Jenderal OTDA Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E., Rabu (18/11/2026). Ia menyampaikan keterbatasan kemampuan fiskal daerah akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi salah satu kendala dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) yang selama ini menjadi salah satu dukungan pemerintah pusat belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan jalan prioritas di Kabupaten Kepahiang. Salah satunya ruas Cinta Mandi–Langgar Jaya yang membutuhkan penanganan sepanjang 17 kilometer.

“Jalan Cinta Mandi–Langgar Jaya ini sudah sangat viral di media sosial. Jika hanya mengandalkan APBD, tentu sangat berat karena panjangnya mencapai 17 kilometer. Oleh karena itu, kami berharap melalui Dirjen OTDA, persoalan ini dapat disampaikan kepada Kementerian PU untuk ditindaklanjuti,” kata Abdul Hafizh.

Baca Juga:  Bimtek ABPEDNAS Kepahiang, Destita Tekankan Peran Strategis BPD Kawal Pembangunan Desa

Ia menjelaskan, pembangunan jalan tersebut memiliki nilai strategis karena menjadi akses penting bagi masyarakat di kawasan sentra perkebunan kopi Kabupaten Kepahiang. Kondisi jalan yang lebih baik diharapkan dapat memperlancar mobilitas sekaligus menekan biaya transportasi petani dalam mengangkut hasil perkebunan.

“Jika jalan ini dibangun, tentu akan sangat membantu petani kopi dalam mengangkut hasil perkebunan. Dengan akses yang lebih baik, biaya transportasi juga dapat ditekan,” ujarnya.

Selain usulan pembangunan jalan, dialog tersebut turut membahas sejumlah persoalan pemerintahan daerah, di antaranya kebutuhan penambahan alokasi TKD, status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, serta kejelasan status Hak Guna Usaha (HGU) PT Trisula Ulung Megasurya (TUMS).

Melalui forum Reboan OTDA tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepahiang berharap pemerintah pusat dapat memfasilitasi berbagai kebutuhan strategis daerah sesuai kewenangan kementerian dan lembaga terkait, terutama pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.